Panduan Kabar Kamus Kalkulator Peraturan

AtmoTAX

Edukasi pajak yang lebih dekat dengan publik.

Partnership: hello@atmo.co.id

Telusuri

Panduan
Kabar
Kamus

Situs

Tentang
Partner
Penulis
Peta Situs
Kontak

Legal

Disclaimer
Privasi
Syarat
Kebijakan Editorial
Koreksi

Konten disusun dengan bantuan AI dan ditinjau oleh Vito Atmo. Bukan nasihat pajak.

© 2026 tax.atmo.co.id

Edukasi pajak yang lebih dekat dengan publik

Kamus

Kamus Pajak

Definisi istilah pajak dalam bahasa sederhana, lengkap dengan contoh.

108 istilah pajak tersedia

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A

3 istilah

B

6 istilah

C

3 istilah

D

4 istilah

E

2 istilah

F

4 istilah

G

2 istilah

H

2 istilah

HibahHibah adalah pemberian harta tanpa imbalan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pihak lain. Perlakuan pajak atas hibah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008): hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau usaha kecil tidak termasuk objek pajak penghasilan, asalkan tidak ada hubungan dengan usaha penerima. Di luar kondisi tersebut, hibah dapat menjadi objek pajak.→

HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)HKPD adalah kerangka hukum yang mengatur pembagian kewenangan perpajakan, transfer dana (DBH, DAU, DAK), dan sumber penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini mengonsolidasikan berbagai aturan fiskal daerah sebelumnya, termasuk menggantikan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. HKPD juga memperkenalkan opsen (tambahan pungutan) sebagai instrumen bagi hasil pajak pusat ke daerah.→

I

3 istilah

ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain)ILAP adalah singkatan dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala. Kewajiban ini bersumber dari Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Cakupan ILAP diperluas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang menambah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai ILAP baru, sehingga total mencapai 105 entitas dalam 52 kelompok. ILAP wajib menyampaikan data sesuai jenis dan jadwal pada Lampiran PMK 8/2026, paling lambat akhir April tahun berikutnya. DJP juga dapat meminta data tambahan jika data awal dinilai belum mencukupi, dan akan menerbitkan pemberitahuan pemanfaatan data kepada ILAP terkait.→Impor BKP (Barang Kena Pajak)Impor BKP adalah setiap kegiatan memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean Indonesia, yang merupakan objek PPN. PPN atas impor dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) saat penyelesaian dokumen impor (PIB). Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai impor, yaitu nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Importir juga dapat dikenai PPh Pasal 22 impor sebagai pajak di muka.→

Insentif PajakInsentif pajak adalah fasilitas pengurangan, pembebasan, atau penundaan kewajiban pajak yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak tertentu untuk mendorong investasi, kegiatan ekonomi, atau kepatuhan sukarela. Bentuknya beragam: tax holiday (pembebasan PPh Badan untuk investasi baru, PP No. 1 Tahun 2007 jo. PP No. 78 Tahun 2019), tax allowance (pengurangan penghasilan neto), dan super deduction untuk kegiatan penelitian, vokasi, atau produksi vaksin (PP No. 45 Tahun 2019).→

J

2 istilah

JKP (Jasa Kena Pajak)JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 6 dan Pasal 4A UU PPN. Sama seperti BKP, prinsipnya semua jasa adalah JKP kecuali yang dikecualikan. Jasa yang dikecualikan antara lain: jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko oleh PT Pos Indonesia, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum. Penyerahan JKP oleh PKP wajib dibuktikan dengan Faktur Pajak dan PPN terutang dipungut saat jasa diserahkan.→

Joint Operation (Kerja Sama Operasi)Joint Operation atau Kerja Sama Operasi (KSO) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan proyek tertentu tanpa membentuk badan hukum baru. KSO wajib mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP dan diperlakukan sebagai pengusaha kena pajak tersendiri untuk kewajiban PPN. Untuk PPh, KSO dapat diperlakukan sebagai pass-through entity (penghasilan dibagi ke masing-masing anggota) atau sebagai entitas terpisah, tergantung strukturnya.→

K

5 istilah

Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak)Kanwil DJP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal DJP yang berkedudukan di bawah Direktur Jenderal Pajak dan menaungi sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2026, Kanwil DJP bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi, pengendalian, serta analisis dan tindak lanjut kepatuhan wajib pajak di wilayah kerjanya. Sejak PMK 18/2026 berlaku 1 April 2026, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana DJP hanya melekat pada Kanwil DJP, tidak lagi di KPP. Kanwil DJP terbagi menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO), Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP wilayah lain berdasarkan provinsi atau gabungan provinsi tertentu. Kanwil DJP selain LTO dan Jakarta Khusus kini juga memiliki kewenangan terkait pemusatan tempat PPN terutang bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) multi-cabang.→Keberatan PajakKeberatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak kepada DJP apabila tidak setuju atas suatu SKP atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dasar hukumnya adalah Pasal 25 UU KUP. Syarat pengajuan keberatan: diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, menyebutkan jumlah pajak terutang yang dikehendaki, dilengkapi alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP diterima atau sejak pemotongan/pemungutan. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pelunasan pajak yang terutang. DJP wajib memberi keputusan dalam 12 bulan. Jika keberatan ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding, dikenai sanksi kenaikan 50%.→Koreksi FiskalKoreksi Fiskal adalah penyesuaian atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh, karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi dan peraturan pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 sampai Pasal 9 UU PPh. Ada dua jenis koreksi fiskal: Koreksi Positif (menambah penghasilan kena pajak), misalnya biaya yang tidak boleh dikurangi (entertainment tanpa daftar nominatif, sumbangan yang tidak diatur PMK); dan Koreksi Negatif (mengurangi penghasilan kena pajak), misalnya dividen dari anak perusahaan dalam negeri yang dikecualikan dari PPh.→

KPP (Kantor Pelayanan Pajak)Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP. KPP bertugas memberi layanan, penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. Setiap wajib pajak Indonesia terdaftar di satu KPP berdasarkan domisili atau tempat kedudukan usaha. KPP dibedakan empat jenis: KPP Pratama (mayoritas wajib pajak), KPP Madya (badan dengan omzet menengah-besar), KPP Wajib Pajak Besar (perusahaan kelas atas, BUMN strategis, multinasional besar), dan KPP Khusus (segmen unik seperti PMA, migas, perusahaan masuk bursa). Dasar hukum: Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.→Kredit PajakKredit Pajak adalah pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut lebih dahulu yang dapat dikurangkan (dikreditkan) dari pajak terutang pada akhir tahun pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 28 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kredit Pajak untuk orang pribadi mencakup: 1. PPh Pasal 21: Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari gaji (Formulir 1721-A1), 2. PPh Pasal 22: Pajak atas pembelian barang tertentu atau impor, 3. PPh Pasal 23: Pajak atas jasa yang diterima atau bunga, 4. PPh Pasal 25: Angsuran PPh yang dibayar sendiri setiap bulan, 5. PPh Pasal 26: Pajak (PPh 24) atas penghasilan dari luar negeri. Jika total kredit pajak melebihi pajak terutang, selisihnya dapat: (1) Dikembalikan (restitusi) ke rekening Wajib Pajak, (2) Dikompensasikan (dipindahkan) ke tahun pajak berikutnya, (3) Digunakan untuk membayar utang pajak tahun lain (Pasal 17C UU KUP).→

L

2 istilah

Laba Kena Pajak (Penghasilan Kena Pajak Badan)Laba kena pajak adalah penghasilan neto fiskal suatu badan usaha setelah koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan terutang. Laba kena pajak diperoleh dengan menyesuaikan laba akuntansi berdasarkan ketentuan UU PPh: menambah biaya yang tidak dapat dikurangkan (non-deductible) dan mengurangi penghasilan yang bukan objek pajak atau sudah dikenai pajak final. Dasar hukum rekonsiliasi fiskal ada di Pasal 6 dan 9 UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008).→

Laporan Keuangan FiskalLaporan keuangan yang telah direkonsiliasi dengan ketentuan perpajakan, digunakan sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak dan pengisian SPT Tahunan Badan. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal disebut koreksi fiskal: positif jika menambah laba fiskal (misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan), dan negatif jika mengurangi laba fiskal (misalnya penghasilan yang sudah dikenai pajak final).→

M

2 istilah

Masa PajakMasa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007), masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Menteri Keuangan, paling lama 3 bulan kalender. Masa pajak digunakan untuk pelaporan SPT Masa, seperti SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPh 23.→

Meterai (Bea Meterai)Meterai atau Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang ditetapkan undang-undang sebagai objek bea meterai. Sejak 2021, tarif bea meterai seragam Rp 10.000 per dokumen (sebelumnya Rp 3.000 dan Rp 6.000). Dokumen yang wajib bermeterai antara lain surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi pembayaran lebih dari Rp 5 juta. Bea meterai dapat dipenuhi menggunakan meterai tempel, meterai elektronik, atau pemeteraian kemudian.→

N

3 istilah

Non-Deductible Expense (Biaya Tidak Boleh Dikurangkan)Non-deductible expense adalah pengeluaran yang menurut ketentuan pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung Pajak Penghasilan. Daftar resminya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (HPP). Contoh kategorinya meliputi pembagian laba atau dividen, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, Pajak Penghasilan itu sendiri, serta sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sejak berlakunya Pasal 20A PP Nomor 20 Tahun 2026, biaya suap dan gratifikasi juga ditegaskan masuk kategori non-deductible. Karena biaya ini tidak diakui sebagai pengurang, nilainya harus dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga penghasilan kena pajak menjadi lebih besar dari laba komersial.→Norma Perhitungan Penghasilan NetoNorma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah persentase penghasilan neto yang ditetapkan DJP dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun sebagai pengganti pembukuan. Dasar hukumnya adalah Pasal 14 UU PPh dan PER-17/PJ/2015. Persentase norma bervariasi antara 15-70% tergantung jenis usaha dan lokasi (ibukota provinsi, kota besar, atau daerah lainnya). Wajib Pajak yang menggunakan NPPN harus memberitahukan kepada DJP paling lambat 3 bulan pertama tahun pajak bersangkutan.→

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas unik 16 digit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 112/PMK.03/2022, struktur NPWP mengintegrasikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi orang pribadi penduduk Indonesia. Tanpa NPWP aktif, Wajib Pajak dikenakan tarif pemotongan PPh 20% lebih tinggi dari tarif normal (Pasal 21 ayat 5a UU PPh No. 36/2008). NPWP wajib dimiliki oleh: (1) Orang pribadi dengan penghasilan di atas PTKP, (2) Pengusaha yang melakukan usaha di Indonesia, (3) Penerima penghasilan dari sumber lain. NPWP diperlukan untuk melapor SPT, mengajukan restitusi pajak, bertransaksi dengan instansi pemerintah, dan membuka rekening di lembaga keuangan.→

O

2 istilah

Objek PajakObjek pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Setiap jenis pajak memiliki objek yang berbeda: objek PPh adalah penghasilan (Pasal 4 UU PPh), objek PPN adalah penyerahan BKP/JKP (Pasal 4 UU PPN), dan objek PBB adalah bumi dan bangunan (Pasal 2 UU PBB). Memahami objek pajak penting karena hanya atas objek pajak itulah kewajiban perpajakan timbul. Sebaliknya, yang tidak termasuk objek pajak (diatur dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh) tidak menimbulkan kewajiban PPh.→

Omzet Bruto (Pajak UMKM)Omzet bruto dalam konteks perpajakan UMKM adalah seluruh penerimaan bruto dari kegiatan usaha dalam satu tahun pajak, sebelum dikurangi biaya apapun. Omzet bruto digunakan sebagai dasar pengenaan PPh final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Wajib Pajak orang pribadi yang omzetnya tidak melebihi Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh (tarif nol persen).→

P

28 istilah

P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)P3B adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari salah satu negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 32A UU PPh. Indonesia telah memiliki P3B dengan lebih dari 70 negara. P3B mengatur antara lain: hak pemajakan atas penghasilan dari usaha, dividen, bunga, royalti, dan capital gain; definisi BUT; dan prosedur MAP (Mutual Agreement Procedure) untuk penyelesaian sengketa antar negara. Untuk memanfaatkan P3B, Wajib Pajak luar negeri wajib menyampaikan Certificate of Residence (SKD).→Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)Pajak Ditanggung Pemerintah, sering disingkat DTP, adalah skema fasilitas perpajakan ketika pajak yang seharusnya terutang dibayar oleh pemerintah lewat pos belanja subsidi pajak dalam APBN, bukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Skema ini berlaku untuk berbagai jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan biasanya diberikan untuk periode dan sektor tertentu. Pemerintah menggunakan DTP sebagai instrumen stimulus fiskal jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pemulihan industri tertentu, atau menopang sektor strategis. Wajib pajak tetap melaporkan transaksi seperti biasa, namun nilai pajaknya dicatat sebagai tanggungan pemerintah. Dasar hukum setiap fasilitas DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, lengkap dengan kriteria, periode berlaku, dan tata cara pelaporan.→Pajak KeluaranPajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 25 UU PPN. Pajak Keluaran dihitung dari DPP dikali tarif PPN yang berlaku. Pemungutan Pajak Keluaran wajib dibuktikan dengan Faktur Pajak. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor (jika PK > PM) atau lebih bayar (jika PM > PK).→Pajak MasukanPajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 24 UU PPN. Pajak Masukan dapat dikreditkan (dikurangkan) dari Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan antara lain: Faktur Pajak cacat, perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.→Pajak Minimum Global (GloBE)Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) adalah kesepakatan internasional di bawah OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS untuk memastikan grup perusahaan multinasional (MNE) dengan omzet konsolidasi minimal EUR 750 juta membayar pajak efektif minimal 15 persen di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Jika tarif efektif (Effective Tax Rate atau ETR) di suatu yurisdiksi jatuh di bawah 15 persen, akan dikenakan top-up tax untuk menutup selisihnya. GloBE bekerja melalui tiga mekanisme utama yaitu Income Inclusion Rule (IIR) yang membebankan top-up tax ke entitas induk, Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) yang dipungut di yurisdiksi anak perusahaan, dan Undertaxed Payment Rule (UTPR) sebagai aturan cadangan. Indonesia mengadopsi GloBE lewat PMK 136/2024 dengan tata cara administrasi PER-6/PJ/2026 yang berlaku 4 Mei 2026.→Pajak RokokPajak Rokok adalah pungutan daerah yang dikenakan atas cukai rokok dengan tarif tunggal 10 persen dari besaran cukai. Penerimaannya menjadi hak pemerintah provinsi, lalu dibagi ke kabupaten dan kota di wilayahnya dengan skema 70:30 (kabupaten/kota : provinsi). Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan pelunasan cukai rokok dari pengusaha pabrik dan importir, lalu disalurkan ke kas daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dasar hukum utama: Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD) dan PMK Nomor 26 Tahun 2026 yang berlaku 12 Mei 2026. PMK 26/2026 mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 50 persen penerimaan sebagai earmarked spending, di mana 37,5 persen dari total wajib menjadi kontribusi Jaminan Kesehatan Nasional.→Pekerjaan BebasPekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan, tanpa terikat hubungan kerja dengan pihak pemberi kerja. Definisi ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Profesi yang termasuk kategori pekerjaan bebas mencakup tenaga ahli (pengacara, akuntan publik, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris, konsultan), pemain musik dan pembawa acara, olahragawan, penasihat, pengajar dan pelatih, pengarang dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, distributor MLM, hingga pengusaha tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas dilaporkan dalam Formulir 1770 SPT Tahunan Orang Pribadi. Penghitungan penghasilan netonya dilakukan melalui pembukuan atau, bagi yang peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar setahun, melalui Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai Pasal 14 UU PPh.→Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain. Dasar hukumnya adalah Pasal 29 UU KUP dan PMK No. 17/PMK.03/2013. Ada dua jenis pemeriksaan: Pemeriksaan Lapangan (di lokasi Wajib Pajak, jangka waktu 4-8 bulan) dan Pemeriksaan Kantor (di KPP, jangka waktu 3-6 bulan). DJP dapat memeriksa SPT yang lebih bayar, SPT rugi, atau secara acak. Wajib Pajak berhak mendapat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sebelum SKP diterbitkan.→Penambang Aset Kripto (Crypto Miner)Penambang aset kripto (crypto miner) adalah pihak yang menyerahkan jasa verifikasi transaksi pada jaringan blockchain dan menerima imbalan berupa reward block (aset kripto baru) atau fee transaksi. Dalam terminologi PMK Nomor 50 Tahun 2025, jasa verifikasi yang diserahkan miner dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) dan dikenai PPN besaran tertentu sebesar 2,2 persen dari nilai konversi aset kripto yang diterima. Sejak tahun pajak 2026, penghasilan miner tidak lagi dipungut PPh Pasal 22 final 0,1 persen, melainkan dikenai PPh tarif umum sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan: progresif 5 hingga 35 persen untuk orang pribadi, dan 22 persen untuk badan. Ruang lingkup miner mencakup penambang proof-of-work (Bitcoin), validator proof-of-stake yang aktif, serta operator pool mining.→Penelitian PajakPenelitian pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya (Pasal 1 angka 30 UU KUP). Penelitian bersifat administratif dan berbasis dokumen, sehingga tidak sedalam pemeriksaan pajak yang menguji pembukuan secara menyeluruh. Dalam praktik administrasi modern berbasis Coretax DJP, penelitian dilakukan dengan memvalidasi bukti potong, bukti pungut, pembayaran melalui NTPN, dan faktur pajak secara elektronik. Penelitian menjadi tulang punggung mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, karena pengembalian itu diberikan melalui penelitian, bukan pemeriksaan.→Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian pendahuluan adalah pencairan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang dilakukan melalui penelitian formal, bukan pemeriksaan. Mekanisme ini memberi jalur cepat bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu sebagaimana diatur Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Tata cara teknisnya diatur dalam PMK 28 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dan mencabut rangkaian PMK terdahulu mulai PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024. Setelah pencairan, Direktorat Jenderal Pajak tetap berhak melakukan pemeriksaan untuk pengujian materiil. Apabila ditemukan kekurangan bayar, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta sanksi.→Penghasilan BrutoPenghasilan Bruto adalah keseluruhan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, sebelum dikurangi biaya, PTKP, atau pengurang lainnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008). Penghasilan bruto orang pribadi mencakup: gaji, tunjangan, bonus, honorarium, bunga, dividen, royalti, keuntungan penjualan aset, dan penghasilan lainnya. Penghasilan bruto menjadi dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi biaya yang diperkenankan dan PTKP.→Penghasilan Kena Pajak (PKP Badan)Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan adalah penghasilan neto fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian, yang kemudian dikalikan tarif PPh Badan untuk mendapat pajak terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 16 UU PPh. Penghitungannya: Penghasilan Bruto dikurangi Biaya yang Diperkenankan (Pasal 6 UU PPh) menghasilkan Penghasilan Neto Komersial; kemudian dilakukan Koreksi Fiskal (positif dan negatif) untuk mendapat Penghasilan Neto Fiskal; setelah dikurangi kompensasi kerugian tahun sebelumnya, hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak.→Pengukuhan PKPPengukuhan PKP adalah proses formal pendaftaran pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan oleh KPP berdasarkan permohonan pengusaha atau secara jabatan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (2) UU PPN dan PER-02/PJ/2018. Pengusaha yang omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib mengajukan permohonan pengukuhan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas omzet terlampaui. Setelah dikukuhkan, PKP diberikan Surat Pengukuhan PKP dan wajib menerbitkan e-Faktur mulai bulan berikutnya. Pengukuhan PKP yang terlambat dapat dikenai sanksi.→

Penyusutan FiskalPenyusutan Fiskal adalah alokasi biaya perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan ketentuan fiskal UU PPh. Dasar hukumnya adalah Pasal 11 UU PPh dan PMK No. 96/PMK.03/2009. Metode penyusutan yang diperkenankan adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Aktiva dibagi dalam 4 kelompok: Kelompok 1 (4 tahun), Kelompok 2 (8 tahun), Kelompok 3 (16 tahun), Kelompok 4 (20 tahun), dan bangunan permanen (20 tahun), bangunan tidak permanen (10 tahun). Penyusutan fiskal bisa berbeda dari penyusutan komersial, sehingga menimbulkan koreksi fiskal.→Perseroan PeroranganPerseroan Perorangan adalah badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan oleh satu orang dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana diubah dengan UU 6/2023 dan PP 7/2021). Dalam konteks pajak, Perseroan Perorangan merupakan subjek pajak badan, sehingga atas peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar setahun dapat memakai PPh Final 0,5% berdasarkan PP 20/2026 (yang merevisi PP 55/2022), dengan ketentuan: hanya berlaku jika kegiatan usahanya bukan jasa pekerjaan bebas. Berbeda dengan WP orang pribadi, Perseroan Perorangan tidak memperoleh fasilitas non-objek omzet Rp500 juta pertama. Bentuk ini dikenal pula sebagai PT Perorangan atau Perseroan UMK.→PKP (Pengusaha Kena Pajak)PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 15 UU PPN. Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila omzet dalam satu tahun buku melebihi Rp 4,8 miliar (PMK No. 197/PMK.03/2013). Setelah dikukuhkan, PKP wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP, menyetor PPN paling lambat akhir bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.→PKP Berisiko RendahPKP Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak dengan profil risiko rendah, sehingga berhak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Dasar hukumnya Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, dengan ketentuan pelaksana PMK 28 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026. Kategori yang dapat ditetapkan meliputi perusahaan terbuka (emiten), BUMN dan BUMD, anak usaha BUMN mayoritas, mitra utama kepabeanan, Authorized Economic Operator, produsen teregistrasi, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan tertentu, dan eksportir BKP/JKP. Status berlaku 2 tahun pajak dan harus diajukan melalui sistem Coretax DJP. Manfaat utamanya: restitusi PPN diproses melalui penelitian dokumen, bukan pemeriksaan, sehingga pencairan paling lama 1 bulan sejak permohonan lengkap.→PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)PMSE adalah singkatan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu perdagangan barang atau jasa yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam konteks pajak, istilah ini paling sering muncul saat membahas pemungutan PPN atas produk digital dari luar negeri. Karena penjual produk digital seperti software, layanan AI, atau streaming berada di luar Indonesia, pemerintah menunjuk platform tersebut sebagai pemungut PPN PMSE. Platform yang ditunjuk wajib memungut PPN dari konsumen Indonesia, menyetorkannya ke kas negara, lalu melaporkannya. Dasar pemungutan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Tarif efektif yang dipungut setara 11 persen dari harga jual produk digital.→PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan)PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam satu tahun pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008). Tarif PPh Badan umum adalah 22% sejak tahun pajak 2022 (sebelumnya 25%). Wajib Pajak badan dalam negeri yang merupakan perseroan terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di BEI mendapat tarif lebih rendah 3% (menjadi 19%). UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% (PP No. 55 Tahun 2022).→PPh Pasal 21PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan (Pasal 21 ayat 1 UU PPh). Dasar hukumnya adalah Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemotongan PPh Pasal 21. Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana dari metode tarif progresif sebelumnya. Pemotong pajak (biasanya pemberi kerja, bendahara, atau pihak pembayar) wajib: (1) Menghitung dan memotong PPh 21 dari setiap pembayaran penghasilan, (2) Menyetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 21 ayat 11 UU PPh), (3) Melaporkan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 21 ayat 12 UU PPh), (4) Menerbitkan bukti potong Formulir 1721-A1 paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Tarif TER bergantung pada status PTKP (TK, K, K/I) dan besaran penghasilan, dengan rate berkisar 0%–30% secara progresif per kategori.→PPh Pasal 22PPh Pasal 22 adalah pungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya, yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, dan importir. Dasar hukumnya adalah Pasal 22 UU PPh dan PMK No. 92/PMK.03/2019. Tarif PPh 22 bervariasi: 2,5% untuk impor barang umum menggunakan Angka Pengenal Importir (API); 7,5% untuk impor tanpa API; 0,25% untuk pembelian bahan baku oleh industri tertentu; hingga 0,45-1,5% untuk pembelian di SPBU, hasil bumi, dan lainnya. PPh 22 umumnya bersifat tidak final dan dapat dikreditkan.→PPh Pasal 23PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa teknis/manajemen/konsultan yang dibayarkan oleh badan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU PPh dan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tarif PPh 23: 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah; 2% untuk sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa tertentu. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif dipotong 100% lebih tinggi. PPh 23 bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.→PPh Pasal 25PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan sebagai pembayaran dimuka atas PPh tahunan yang terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pasal 13 UU KUP. Besaran angsuran PPh 25 dihitung berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya dibagi 12 bulan (Pasal 25 ayat 2 UU PPh). Jika SPT tahun lalu menunjukkan PPh terutang Rp 120 juta, maka angsuran PPh 25 untuk tahun berjalan adalah Rp 10 juta per bulan. Batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya (Pasal 25 ayat 5 UU PPh), dan pelaporan SPT Masa PPh 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Angsuran PPh 25 yang dibayar menjadi kredit pajak saat mengisi SPT Tahunan, yang akan mengurangi PPh kurang bayar (PPh 29) atau menambah kelebihan bayar (PPh 28) di akhir tahun.→PPh Pasal 29PPh Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak setelah dikurangi semua kredit pajak yang telah dibayar atau dipotong sepanjang tahun. Dasar hukumnya adalah Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). PPh 29 adalah selisih antara: PPh Terutang (dari SPT Tahunan) MINUS Kredit Pajak (PPh 21, 25, 22, 23, 24, dll). Jika hasil positif, itu adalah PPh 29 (kurang bayar) yang harus dilunasi. Jika hasil negatif, itu adalah PPh 28 (lebih bayar) yang berhak di-restitusi atau dikompensasi. PPh 29 wajib dilunasi paling lambat sebelum SPT Tahunan disampaikan: tanggal 31 Maret untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan Usaha (Pasal 3 ayat 3 UU KUP). Keterlambatan pelunasan dikenai sanksi bunga 2% per bulan (Pasal 9 ayat 2b UU KUP).→PPN (Pajak Pertambahan Nilai)PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Tarif PPN standar adalah 11% sejak 1 April 2022, dan akan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. PPN bersifat pajak tidak langsung karena beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pengusaha (PKP) bertindak sebagai pemungut yang menyetor selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke kas negara.→Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)PKKU atau Arm's Length Principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa harga atau keuntungan dalam transaksi antar pihak afiliasi harus sama dengan yang terjadi antara pihak-pihak independen dalam kondisi yang sebanding. Dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan PMK No. 172/PMK.03/2023 (menggantikan PER-43/PJ/2010). Metode PKKU yang diakui: Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus Method, Resale Price Method, Profit Split Method, dan Transactional Net Margin Method (TNMM). PKKU sejalan dengan OECD Transfer Pricing Guidelines yang menjadi acuan internasional.→PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan tahunan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) jo. PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besaran PTKP terbaru (sejak 1 Januari 2016, berlaku sampai sekarang): Diri sendiri: Rp 54.000.000 per tahun (Rp 4.500.000 per bulan), Tambahan untuk status kawin: Rp 4.500.000, Tambahan per tanggungan anak/istri: Rp 4.500.000 per orang (maksimal 3 orang). Status PTKP dinyatakan dalam kode: TK (Tidak Kawin), K (Kawin), K/I (Kawin dengan istri berpenghasilan), I (Istri berpenghasilan). Penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan PPh, namun Wajib Pajak yang memiliki NPWP tetap wajib melapor SPT meskipun PPh terutangnya nol.→

Q

2 istilah

Qualifying Person (P3B)Qualifying Person adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Status ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan otoritas pajak negara tempat penerima penghasilan berdomisili. Tanpa SKD yang valid, tarif P3B tidak dapat diterapkan dan pemotongan pajak dilakukan menggunakan tarif umum (umumnya 20% untuk PPh Pasal 26).→

Quasi-ReorganisasiQuasi-Reorganisasi adalah prosedur akuntansi berdasarkan PSAK 51 yang memungkinkan perusahaan mengeliminasi saldo defisit (akumulasi kerugian) tanpa melalui proses likuidasi, dengan cara menyesuaikan nilai aset dan kewajiban ke nilai wajar lalu menggunakan surplus revaluasi untuk menutup defisit tersebut. Secara perpajakan, selisih lebih revaluasi aset tetap yang dilakukan dalam rangka quasi-reorganisasi dikenai PPh final sesuai tarif yang berlaku.→

R

2 istilah

Restitusi PajakRestitusi Pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang telah membayar atau dipotong/dipungut pajak melebihi jumlah yang seharusnya terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 17 dan 17B UU KUP serta Pasal 9 ayat (4) UU PPN. Proses restitusi diawali dengan pengajuan permohonan dalam SPT, kemudian DJP melakukan pemeriksaan, dan menerbitkan SKPLB jika kelebihan terbukti. Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan untuk PPh Badan, 12 bulan untuk PPN (tanpa pemeriksaan); 8 bulan untuk PKP risiko rendah (pengembalian pendahuluan). DJP memberikan bunga 2% per bulan atas restitusi yang terlambat dibayar.→

RoyaltiRoyalti adalah imbalan yang dibayarkan kepada pemilik hak atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, formula, desain, atau informasi rahasia. Royalti termasuk objek pajak PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh. Royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali menggunakan tarif P3B yang lebih rendah. Biaya royalti yang wajar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak yang membayar, sesuai Pasal 6 UU PPh.→

S

11 istilah

Sanksi Administrasi PajakSanksi Administrasi Pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan administrasi perpajakan, terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 sampai Pasal 15 UU KUP. Jenis sanksi: Denda (misalnya, Rp 100.000 untuk terlambat lapor SPT Orang Pribadi, Rp 1.000.000 untuk Badan; 2% dari DPP untuk e-Faktur yang tidak sesuai); Bunga (2% per bulan atas pajak yang terlambat dibayar, maksimal 24 bulan berdasarkan Pasal 9 ayat 2b UU KUP); Kenaikan (50% atau 100% dari pajak kurang bayar tergantung kondisi). Sanksi pidana berbeda dari sanksi administrasi dan diatur secara terpisah.→SKP (Surat Ketetapan Pajak)SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 15 UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007). SKP diterbitkan oleh DJP setelah melakukan pemeriksaan atau penelitian atas SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak. Jangka waktu penerbitan SKP adalah 5 tahun sejak akhir masa pajak atau tahun pajak. Wajib Pajak yang tidak setuju atas SKP dapat mengajukan keberatan dalam 3 bulan sejak tanggal SKP.→SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dasar hukumnya adalah Pasal 13 UU KUP. DJP menerbitkan SKPKB apabila: berdasarkan pemeriksaan ditemukan pajak kurang dibayar; SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan; berdasarkan keterangan lain pajak tidak atau kurang dibayar; kewajiban pembukuan tidak dipenuhi. Sanksi SKPKB berupa bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan) atau kenaikan 50-100% tergantung jenis pajak dan alasan penerbitan.→SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang timbul setelah dilakukan penghitungan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Dasar hukumnya adalah Pasal 17 UU KUP. SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SKPLB wajib diterbitkan DJP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan restitusi diterima secara lengkap. Atas kelebihan pembayaran berdasarkan SKPLB, DJP harus mengembalikan kelebihan tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan. Keterlambatan pengembalian dikenai bunga 2% per bulan.→SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) adalah dokumen resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pajak secara dipercepat, tanpa menunggu proses pemeriksaan pajak selesai. Surat ini diterbitkan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat pengembalian pendahuluan berdasarkan Pasal 17C atau 17D Undang-Undang KUP. Sederhananya, SKPPKP adalah "lampu hijau" dari DJP untuk mencairkan lebih bayar pajak sebelum pemeriksaan dilakukan. Batas waktu penerbitannya bergantung pada kelompok wajib pajak: paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN bagi wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 7 PMK 28/2026), atau 15 hari kerja bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 11 PMK 28/2026). Setelah SKPPKP terbit, DJP tetap berhak melakukan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan lebih bayar yang seharusnya lebih kecil, wajib pajak wajib mengembalikan selisih tersebut beserta sanksi bunga.→SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem informasi yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berisi data debitur, fasilitas kredit, agunan, dan riwayat pembayaran dari bank, lembaga keuangan non-bank, serta penyelenggara jasa keuangan terdaftar. Dasar hukumnya Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur. SLIK menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya dikelola Bank Indonesia. Sejak terbitnya PMK 8/2026, OJK wajib menyetorkan data SLIK kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Pemanfaatan data SLIK oleh DJP berfungsi untuk validasi profil kepatuhan Wajib Pajak dengan kapasitas keuangan riil dan pencegahan double bookkeeping.→

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)SP2DK adalah surat resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data atau keterangan tertentu yang dimiliki DJP. Tujuannya bukan sanksi langsung, melainkan klarifikasi dalam kerangka pembinaan kepatuhan pada sistem self assessment. Sejak berlakunya PMK 111/2025 per 1 Januari 2026, SP2DK dapat diterbitkan baik kepada wajib pajak terdaftar maupun belum terdaftar. Wajib pajak punya waktu paling lama 14 hari untuk menanggapi, dengan dua opsi: memenuhi kewajiban perpajakan yang diuji, atau menyampaikan penjelasan tertulis. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 111/2025, wajib pajak berhak memperpanjang waktu tanggapan paling lama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis ke KPP penerbit.→SPT MasaSPT Masa adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak (satu bulan). Dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) UU KUP. Berbeda dengan SPT Tahunan yang dilaporkan setahun sekali, SPT Masa dilaporkan setiap bulan. Jenis SPT Masa yang umum: SPT Masa PPh 21 (batas lapor tanggal 20), SPT Masa PPh 23 (tanggal 20), SPT Masa PPh 25 (tanggal 20), SPT Masa PPN (akhir bulan berikutnya). Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh dikenai denda Rp 100.000 dan SPT Masa PPN dikenai denda Rp 500.000 per SPT.→SPT Masa PPNSPT Masa PPN adalah laporan bulanan yang wajib disampaikan PKP kepada DJP untuk melaporkan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan penghitungan PPN yang harus disetor atau lebih bayar. Dasar hukumnya adalah Pasal 15A UU PPN dan PER-29/PJ/2015. Batas penyampaian SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sejak April 2022, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang secara otomatis menghasilkan data SPT dari faktur-faktur yang telah diunggah.→SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan)SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah formulir resmi yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak kepada DJP. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun pajak berikutnya; SPT Tahunan Badan Usaha paling lambat 30 April (Pasal 3 ayat 3 UU KUP). Penyampaian dilakukan melalui DJP Online menggunakan e-Filing atau aplikasi resmi DJP seperti Coretax. Keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp 100.000 untuk Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk Badan (Pasal 7 ayat 1 UU KUP). SPT wajib dilaporkan meski penghasilan nihil, di bawah PTKP, atau mengalami rugi, selama Wajib Pajak terdaftar di DJP dan punya NPWP aktif. Dokumen pendukung SPT meliputi bukti potong (Formulir 1721-A1), bukti pajak yang dibayar sendiri (Formulir SPT Masa), dan dokumen penghasilan lainnya.→STP (Surat Tagihan Pajak)STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dasar hukumnya adalah Pasal 14 UU KUP. STP diterbitkan apabila: PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat kesalahan tulis atau hitung; Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; pengusaha PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu. STP berfungsi sebagai sarana penagihan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Wajib Pajak wajib melunasi STP paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.→

T

7 istilah

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan pengampunan kepada Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan, sebagai imbalan atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan. Indonesia telah menerapkan dua program Tax Amnesty: Program Pertama (UU No. 11 Tahun 2016, periode Juli 2016 - Maret 2017) dengan tarif tebusan 2-10%; dan Program Kedua atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021), periode Januari - Juni 2022 dengan tarif 6-18% untuk harta luar negeri dan 4-12% untuk harta dalam negeri. Peserta mendapat jaminan tidak dilakukan pemeriksaan atas harta yang diungkap.→Tax Control Framework (TCF)Tax Control Framework (TCF) adalah sistem pengendalian internal yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dikelola secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. TCF mencakup kebijakan, prosedur, dan kontrol yang mengatur bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan risiko pajak. Dalam konteks perpajakan Indonesia, DJP menggunakan penilaian TCF sebagai komponen utama program cooperative compliance (kepatuhan kooperatif). Semakin matang sistem TCF sebuah perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mendapat manfaat dari program kepatuhan kooperatif, termasuk potensi pengurangan frekuensi pemeriksaan dan percepatan proses restitusi. DJP telah mengembangkan prototipe penilaian TCF bersama wajib pajak besar sejak 2025, dengan PT Pertamina sebagai mitra percontohan (berdasarkan pernyataan Dirjen Pajak, 2026).→Tax Ratio (Rasio Perpajakan)Tax ratio atau rasio perpajakan adalah perbandingan antara penerimaan pajak suatu negara dengan ukuran perekonomiannya, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), dalam satu periode. Angka ini dinyatakan dalam persen dan menunjukkan seberapa besar bagian dari aktivitas ekonomi yang berhasil dipungut menjadi penerimaan pajak. Semakin tinggi rasionya, semakin optimal negara mengumpulkan pajak dari perputaran ekonomi. Tax ratio dipakai pemerintah sebagai indikator kinerja perpajakan dan sebagai dasar menyusun target penerimaan dalam dokumen kebijakan fiskal seperti Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Rasio ini juga sering dibandingkan antarnegara untuk menilai ruang perbaikan penerimaan pajak.→TER (Tarif Efektif Rata-rata)TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah metode penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 168/PMK.03/2023. TER menggantikan metode tarif progresif bulanan yang lebih kompleks dengan perhitungan yang lebih sederhana dan transparan. Ada dua jenis TER: (1) TER Bulanan, digunakan untuk masa Januari hingga November setiap tahun, (2) TER Tahunan (menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a), digunakan untuk masa Desember sebagai perhitungan pelunasan pajak akhir tahun. TER dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP penerima penghasilan: Kategori A: TK/0, TK/1, atau K/0 (status pemula/dasar), Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, atau K/2 (status menengah), Kategori C: K/3 (status tertinggi). Tabel TER lengkap dengan rincian tarif per range penghasilan tersedia di Lampiran PMK 168/2023. Setiap bulan, pemotong pajak menggunakan tabel ini untuk menghitung PPh 21 berdasarkan besaran gaji dan kategori PTKP pegawai.→

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah besarnya persentase komponen produksi dalam negeri pada suatu barang atau jasa, dihitung dari total komponen yang membentuk produk tersebut. Semakin tinggi TKDN, semakin besar bagian produk yang berasal dari bahan, tenaga kerja, dan proses produksi di Indonesia. TKDN dipakai pemerintah sebagai syarat untuk memberikan fasilitas tertentu, termasuk fasilitas pajak. Dalam konteks insentif kendaraan listrik, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hanya diberikan untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN minimal 40 persen, sehingga mobil impor utuh tidak memenuhi syarat. TKDN bukan jenis pajak, melainkan ukuran kandungan lokal yang menentukan kelayakan suatu produk memperoleh insentif.→Transfer PricingTransfer Pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi). Dalam konteks pajak Indonesia, transfer pricing diatur dalam Pasal 18 UU PPh dan PMK No. 172/PMK.03/2023. Kewenangan DJP untuk melakukan koreksi harga transfer didasarkan pada Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau arm's length principle. Wajib Pajak yang bertransaksi dengan pihak afiliasi wajib menyiapkan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang terdiri dari Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR) jika memenuhi threshold tertentu.→Tunjangan Kinerja (Tukin)Tunjangan kinerja, biasa disingkat tukin, adalah komponen penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tukin diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 dan ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan, terakhir diubah lewat PMK 39 Tahun 2026 yang merevisi PMK 211/PMK.03/2017. Besaran tukin pegawai DJP dihitung dengan formula: konstanta x ((60% x capaian kinerja organisasi) + (40% x status capaian kinerja pegawai)) x tabel tukin berdasarkan jabatan. Tukin bersifat kena pajak penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara instansi.→

U

2 istilah

UMKM Pajak FinalSkema perpajakan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. PPh dikenakan secara final sebesar 0,5% dari omzet bruto, tanpa perlu menghitung penghasilan neto atau melakukan koreksi fiskal. Jangka waktu penggunaan skema ini berbeda-beda: 7 tahun untuk WP orang pribadi, 4 tahun untuk CV/Firma/persekutuan, dan 3 tahun untuk PT. Setelah masa tersebut habis, WP wajib beralih ke skema PPh normal.→

Utang PajakUtang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000). Utang pajak yang tidak dilunasi dapat ditagih dengan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan aset oleh juru sita pajak.→

V

2 istilah

Verifikasi PajakVerifikasi pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dilakukan DJP, untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 30 UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007) sebagaimana diubah oleh UU HPP. Berbeda dengan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam, verifikasi bersifat terbatas dan umumnya digunakan untuk memproses permohonan seperti penghapusan NPWP atau konfirmasi data.→

Voluntary Disclosure (Pengungkapan Sukarela)Voluntary Disclosure atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dengan membayar PPh final berdasarkan tarif tertentu yang lebih rendah dari tarif normal dan sanksi reguler. Di Indonesia, program ini pernah dijalankan pada 2016 (Tax Amnesty) dan 2022 (PPS berdasarkan UU HPP). WP yang ikut mendapat perlindungan dari pemeriksaan atas harta yang diungkapkan.→

W

4 istilah

Wajib PajakWajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi lengkap ada dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Wajib Pajak Orang Pribadi mencakup: Setiap orang yang memiliki penghasilan (baik dari pekerjaan, usaha, investasi, atau sumber lain) di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Status kewarganegaraan bukan faktor; penduduk Indonesia dan warga asing yang berdomisili di Indonesia sama-sama bisa menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Badan Usaha mencakup: Setiap badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, termasuk PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan Organisasi Sosial Lainnya. Badan usaha wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas laba bersih yang dihasilkan. Kewajiban utama Wajib Pajak: (1) Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, (2) Menghitung pajak terutang, (3) Membayar pajak tepat waktu, (4) Melapor SPT dan dokumen pendukung.→Wajib Pajak Kriteria TertentuWajib Pajak Kriteria Tertentu adalah wajib pajak patuh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 4 PMK 28/2026, dan berhak memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Penetapan diberikan setelah wajib pajak memenuhi empat syarat: tepat waktu menyampaikan SPT untuk seluruh jenis pajak selama tiga tahun terakhir; tidak pernah terlambat membayar pajak melewati batas akhir pembayaran untuk seluruh jenis pajak dalam lima tahun sebelum penetapan; laporan keuangan diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; serta tidak memiliki tunggakan pajak. Permohonan penetapan diajukan via Coretax paling lambat 10 Januari tahun berjalan, dengan keputusan diterbitkan dalam 30 hari kerja.→

Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan TertentuWajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu adalah kelompok wajib pajak yang berhak menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17D UU KUP. Berbeda dengan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C) yang dinilai dari rekam jejak kepatuhan, kelompok ini ditetapkan lewat batasan kuantitatif: besaran peredaran usaha dan jumlah lebih bayar dalam satu masa atau tahun pajak. Jika batasan itu terpenuhi, pengembalian diberikan melalui mekanisme penelitian, bukan pemeriksaan penuh, sehingga prosesnya lebih cepat. Karena penilaiannya berbasis angka, jalur ini sering dimanfaatkan wajib pajak skala kecil dan menengah yang lebih bayarnya tidak besar.→Withholding TaxWithholding Tax adalah sistem pemungutan pajak di mana pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga (pemotong atau pemungut pajak) pada saat penghasilan dibayarkan, sebelum diterima oleh penerimanya. Pihak pemotong wajib menyetorkan pajak ke kas negara dan menerbitkan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan. Di Indonesia, sistem ini diterapkan antara lain pada PPh Pasal 21 (gaji), PPh Pasal 22 (impor/pembelian barang tertentu), PPh Pasal 23 (jasa dan modal), dan PPh Pasal 26 (penghasilan ke luar negeri).→

X

1 istilah

XML e-SPT (Format Data Perpajakan Digital)XML (eXtensible Markup Language) e-SPT adalah format file terstruktur yang digunakan dalam aplikasi e-SPT dan e-Faktur DJP untuk menyimpan dan mentransmisikan data laporan pajak secara elektronik. Data SPT yang disiapkan melalui aplikasi e-SPT diekspor sebagai file .xml sebelum diunggah ke DJP Online (djponline.pajak.go.id) untuk pelaporan. Format ini memastikan standardisasi dan integritas data yang diterima sistem DJP, serta memudahkan validasi otomatis.→

Y

2 istilah

Yield Obligasi PemerintahYield obligasi pemerintah adalah imbal hasil yang diperoleh investor dari kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN), terdiri dari kupon (bunga) periodik dan/atau selisih harga (capital gain). Penghasilan berupa kupon dari obligasi pemerintah dikenai PPh final sebesar 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri, dan 10% atau tarif P3B bagi Wajib Pajak luar negeri. Capital gain dari penjualan SBN dikenai PPh sesuai rezim umum. Yield bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi.→

Yurisdiksi PerpajakanYurisdiksi perpajakan adalah hak suatu negara untuk mengenakan pajak berdasarkan asas tertentu: asas domisili (mengenakan pajak atas penghasilan global Wajib Pajak residen) dan asas sumber (mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah negara tersebut). Tumpang-tindih yurisdiksi antar negara menyebabkan pajak berganda, yang diatasi melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Indonesia menerapkan kedua asas ini sekaligus.→

Z

2 istilah

Zakat sebagai Pengurang PajakZakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah dapat dikurangkan langsung dari penghasilan bruto dalam menghitung PPh terutang. Ketentuan ini berlaku untuk zakat atas penghasilan (zakat penghasilan/profesi). Dengan demikian, Wajib Pajak tidak dikenai pajak atas bagian penghasilan yang telah dizakatkan, sehingga tidak terjadi beban ganda antara zakat dan pajak.→

Zero-Rated PPN (Tarif Nol Persen)Zero-Rated PPN adalah pengenaan PPN dengan tarif 0% yang berlaku atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Meskipun tarifnya nol, transaksi ini tetap dianggap terutang PPN sehingga Pajak Masukan yang terkait dapat dikreditkan atau diminta restitusi. Ini berbeda dari transaksi yang dibebaskan dari PPN (exempted), di mana Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.→

ABS (Automatic Blocking System)Automatic Blocking System (ABS) adalah sistem yang dipakai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memblokir rekening penunggak pajak secara otomatis sebagai bagian dari tindakan penagihan aktif. ABS aktif ketika prosedur penagihan sebelumnya, yaitu surat teguran (terbit 7 hari setelah tenggat bayar) dan surat paksa (terbit 21 hari setelah surat teguran), tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Dasar hukum penagihannya adalah UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tata cara teknisnya merujuk pada PMK Nomor 61 Tahun 2023, termasuk kewajiban bank menahan dana setara utang pajak dan biaya penagihan (Pasal 29-30 PMK 61/2023). Pencabutan blokir dimungkinkan ketika wajib pajak melunasi utang pajak, mengajukan jaminan setara, atau permohonan angsuran/penundaan disetujui KPP terdaftar. ABS termasuk salah satu dari 8 rencana aksi penegakan hukum DJP 2026 untuk mempercepat penagihan piutang pajak.→

Amnesti PajakAmnesti pajak adalah program pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi dan pidana perpajakan kepada Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, dengan membayar uang tebusan. Program ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan program lanjutannya, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), berdasarkan UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) Pasal 5 dan 6. Tujuannya adalah mendorong kepatuhan pajak dan repatriasi aset dari luar negeri.→

Angsuran PPh Pasal 25Angsuran PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan bulanan yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagai pelunasan pajak di muka (prepayment). Besarnya dihitung dari PPh terutang pada SPT Tahunan tahun lalu dikurangi kredit pajak, lalu dibagi 12. Angsuran disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan dikenai sanksi bunga sesuai Pasal 19 UU KUP.→

Banding PajakBanding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Pasal 27 UU KUP. Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan keberatan. Banding harus memenuhi syarat: satu surat banding untuk satu keputusan, dilampiri keputusan keberatan, dan dibayarkan 50% dari pajak terutang dalam keputusan keberatan (kecuali nihil/lebih bayar). Putusan Pengadilan Pajak bersifat final kecuali diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.→

Bentuk Usaha Tetap (BUT)Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan diperlakukan sebagai subjek pajak badan. BUT dapat berbentuk cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam 12 bulan, agen tidak bebas, hingga komputer atau peralatan otomatis yang dipakai untuk berbisnis lewat internet di Indonesia. Konsekuensi statusnya: BUT terkena tarif PPh Badan 22% atas penghasilan kena pajak, ditambah Branch Profit Tax 20% atas laba setelah pajak (Pasal 26 ayat (4) UU PPh), kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.→

BKP (Barang Kena Pajak)BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4A UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021). Pada prinsipnya, semua barang adalah BKP kecuali yang dikecualikan secara eksplisit oleh undang-undang. Barang yang dikecualikan dari BKP antara lain: barang hasil pertambangan atau pengeboran langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok (beras, jagung, sagu, kedelai, gula konsumsi, sayur dan buah), serta makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan rumah makan (dikenai pajak daerah).→

BMAD (Bea Masuk Antidumping)Bea Masuk Antidumping (BMAD) adalah pungutan tambahan atas barang impor yang harga ekspornya lebih rendah dari nilai normal di negara asalnya dan menyebabkan kerugian material bagi industri sejenis di dalam negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 23B UU 17/2006 yang mengubah UU 10/1995 tentang Kepabeanan, dengan ketentuan pelaksanaan pada PP 34/2011. Komite Antidumping Indonesia (KADI) melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya margin dumping, kerugian, dan hubungan kausal sebelum Menteri Keuangan menetapkan tarif via PMK. BMAD dihitung sebagai persentase dari nilai pabean (CIF) dan bersifat tambahan atas Bea Masuk MFN. Tarif bersifat individual per produsen, dengan periode berlaku maksimal lima tahun sebelum dievaluasi ulang lewat sunset review.→

Bukti Pemotongan PajakBukti Pemotongan Pajak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemotong pajak (pemberi kerja, bendahara, atau pihak pembayar lain) sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan Wajib Pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan PMK No. 168/PMK.03/2023 untuk PPh Pasal 21. Untuk pegawai tetap, bukti potong PPh 21 adalah Formulir 1721-A1. Untuk PNS, TNI, dan Polri, menggunakan Formulir 1721-A2. Bukti potong harus diterbitkan dan diserahkan kepada penerima penghasilan paling lambat 1 bulan setelah tahun pajak berakhir, biasanya akhir Januari. Dokumen ini sangat penting karena berfungsi sebagai: (1) Bukti fisik pemotongan pajak yang dilakukan, (2) Kredit pajak saat mengisi SPT Tahunan, (3) Dokumen pendukung klaim refunds (restitusi) pajak bila ada kelebihan bayar.→

BUT (Bentuk Usaha Tetap)BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (5) UU PPh. Contoh BUT: kantor perwakilan, kantor manajemen, cabang perusahaan asing, bengkel, gudang, atau agen yang bertindak untuk perusahaan luar negeri. BUT diperlakukan sebagai Wajib Pajak Badan dan dikenai PPh Badan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.→

CFC (Controlled Foreign Corporation)CFC adalah badan usaha luar negeri yang dikendalikan oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, umumnya melalui kepemilikan saham paling rendah 50%. Dividen dari CFC yang belum dibagikan dianggap telah diterima (deemed dividend) pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak CFC berakhir, dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan WP Indonesia. Ketentuan ini mencegah penghindaran pajak melalui penumpukan laba di yurisdiksi bertarif rendah.→

Cooperative Compliance (Kepatuhan Kooperatif)Cooperative compliance adalah pendekatan pengawasan kepatuhan pajak berbasis dialog real time antara otoritas pajak dan wajib pajak besar, dilakukan sejak awal tahun pajak sampai sebelum SPT Tahunan disampaikan. Tujuannya menggeser interaksi dari pemeriksaan ex post menjadi konsultasi proaktif: koreksi material dibahas dan disepakati bersama lebih dini, sehingga biaya kepatuhan turun, sengketa berkurang, dan kepastian penerimaan negara meningkat. Di Indonesia, DJP mengintegrasikan skema ini sebagai salah satu pilar strategi penerimaan 2026, khusus untuk WP korporasi dengan risiko penerimaan signifikan.→

Coretax (Sistem Inti Administrasi Perpajakan)Coretax adalah sistem teknologi informasi baru DJP yang menggantikan sistem lama (SIDJP) untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform. Implementasinya diluncurkan bertahap mulai 1 Januari 2025 berdasarkan PMK No. 81/PMK.03/2024. Melalui Coretax, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga permohonan restitusi dalam satu portal terintegrasi yang disebut Portal Wajib Pajak.→

Daluwarsa Penetapan PajakDaluwarsa penetapan pajak adalah batas waktu DJP untuk menerbitkan SKP. Berdasarkan Pasal 13 UU KUP, DJP tidak boleh menerbitkan SKP setelah 5 tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Namun, daluwarsa diperpanjang menjadi 10 tahun apabila Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Setelah daluwarsa, DJP kehilangan hak untuk menagih atau menetapkan pajak atas periode tersebut. Daluwarsa penagihan pajak diatur secara terpisah dalam Pasal 22 UU KUP, yaitu 5 tahun sejak SKP diterbitkan atau sejak utang pajak timbul.→

DividenDividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham sebanding dengan kepemilikan saham dalam perseroan. Dalam UU PPh, dividen termasuk objek pajak kecuali dalam kondisi tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh jo. PP No. 9 Tahun 2021. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari dalam negeri dikenai PPh Final 10%. Dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri dari penyertaan minimal 25% saham dikecualikan dari objek pajak. Dividen dari luar negeri dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.→

DJP OnlineDJP Online (djponline.pajak.go.id) adalah portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyediakan berbagai layanan perpajakan secara elektronik kepada Wajib Pajak Indonesia. Dasar hukumnya adalah PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Layanan utama DJP Online mencakup: 1. e-Filing: Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa elektronik, 2. e-Billing: Pembuatan kode bayar untuk pembayaran pajak, 3. e-Form: Pengisian formulir pajak berbasis PDF interaktif, 4. Cek Status NPWP: Verifikasi status dan domisili NPWP, 5. Tracking SPT: Pelacakan status pengajuan dan proses verifikasi. Untuk mengakses DJP Online, Wajib Pajak memerlukan NPWP dan EFIN yang telah diaktivasi. Layanan DJP Online beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan gratis untuk semua Wajib Pajak terdaftar.→

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 17 dan Pasal 8 UU PPN. DPP pada umumnya adalah harga jual tidak termasuk PPN. Untuk transaksi tertentu, DPP menggunakan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK No. 75/PMK.03/2010), misalnya untuk kendaraan bermotor bekas, jasa biro perjalanan, jasa pengiriman, atau penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual.→

e-Fakture-Faktur adalah Faktur Pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur yang dikembangkan dan disediakan oleh DJP. Dasar hukumnya adalah PER-03/PJ/2022. Kewajiban penggunaan e-Faktur dimulai secara bertahap sejak 2014 dan telah diwajibkan untuk seluruh PKP di Indonesia. e-Faktur dilengkapi dengan QR code dan kode unik yang memudahkan verifikasi. PKP yang tidak membuat e-Faktur atau membuat e-Faktur yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Pelaporan e-Faktur dilakukan secara otomatis melalui sistem DJP.→

EFIN (Electronic Filing Identification Number)EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas 10 digit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang berfungsi sebagai kode aktivasi untuk menggunakan layanan elektronik DJP seperti e-Filing, e-Form, dan e-Billing di portal DJP Online. Dasar hukumnya adalah PER-41/PJ/2015 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2017. EFIN bersifat rahasia dan pribadi. Setiap Wajib Pajak hanya mendapatkan satu EFIN seumur hidup (selama terdaftar aktif di DJP). Untuk mendapatkan EFIN, Wajib Pajak mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar secara langsung dengan membawa fotokopi KTP dan kartu NPWP, atau melalui saluran yang disediakan DJP seperti aplikasi Coretax. EFIN tidak sama dengan password. EFIN adalah identitas, sementara password (PIN/kode akses) adalah pengamanan tambahan yang biasanya dibuat oleh Wajib Pajak sendiri saat pertama kali login.→

Faktur PajakFaktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 13 UU PPN dan PER-03/PJ/2022. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, atau paling lambat pada akhir bulan penyerahan jika pembayaran diterima sebelum penyerahan. Faktur Pajak yang dibuat terlambat atau tidak sesuai ketentuan dianggap tidak sah dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Sejak 2014, Faktur Pajak dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur yang disediakan DJP.→

Faktur Pajak DigunggungFaktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Pasal 51 sampai Pasal 55 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Istilah digunggung berasal dari praktik mencatat total nilai transaksi dalam satu baris pelaporan SPT Masa PPN, tanpa rincian per faktur. PKP PE yang menyerahkan BKP atau JKP langsung kepada konsumen akhir, seperti minimarket, klinik, restoran, atau toko ritel, dapat menggunakan mekanisme ini. Bila pembeli tidak memenuhi karakteristik konsumen akhir, PKP wajib menerbitkan faktur pajak lengkap per transaksi.→

Fasilitas Tax HolidayTax Holiday adalah fasilitas pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Wajib Pajak baru yang melakukan penanaman modal di industri pionir. Jangka waktu pembebasan berkisar 5 hingga 20 tahun tergantung nilai investasi. Setelah masa tax holiday berakhir, diberikan pengurangan 50% PPh Badan selama 2 tahun berikutnya. Investor mengajukan fasilitas ini kepada BKPM sebelum memulai operasi komersial.→

Firm Splitting (Pecah Usaha)Firm splitting adalah praktik memecah satu kesatuan bisnis menjadi beberapa entitas terpisah dengan tujuan utama menghindari atau menurunkan beban pajak. Dalam konteks PPh Final UMKM Indonesia, firm splitting umumnya dilakukan dengan mendirikan beberapa entitas usaha (PT Perorangan, CV, atau menempatkan usaha atas nama pasangan dan anggota keluarga) agar peredaran bruto masing-masing tetap di bawah threshold Rp4,8 miliar per tahun, sehingga setiap entitas tetap berhak atas tarif final 0,5%. Pasal 57 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 secara eksplisit menutup celah ini dengan mengharuskan agregasi peredaran usaha WP OP bersama seluruh PT Perorangan yang dimilikinya, serta omzet pasangan suami-istri, sebelum threshold dievaluasi.→

Goodwill (Perpajakan)Goodwill dalam perpajakan adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika harga perolehan suatu usaha melebihi nilai wajar aset neto yang diperoleh. Goodwill yang berasal dari pembelian bisnis dapat diamortisasi secara fiskal menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dengan masa manfaat 4 atau 8 tahun sesuai kelompok yang dipilih. Goodwill yang dihasilkan sendiri (internally generated) tidak boleh diamortisasi secara fiskal.→

Gross Up (Metode Perhitungan Pajak)Gross up adalah metode perhitungan PPh 21 di mana perusahaan menanggung pajak karyawan dengan menaikkan penghasilan bruto karyawan sebesar nilai pajak yang terutang, sehingga karyawan menerima take-home pay penuh tanpa potongan pajak. Metode ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 21 UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) dan PMK No. 168/PMK.03/2023. Tunjangan pajak yang diberikan menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan (deductible expense) sekaligus menambah penghasilan bruto karyawan.→