Artikel, berita, dan kamus pajak ditulis akurat, mudah dipahami, dan dirujuk pada peraturan resmi.
Pintasan ke topik yang paling banyak dicari publik.
Jawaban singkat berdasarkan peraturan terkini. Untuk penjelasan lengkap, ikuti tautan ke panduan.
PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemberi kerja yang memotong dan menyetor. Dasar hukum: UU PPh Pasal 21, aturan teknis terbaru PMK 168/2023 dengan skema TER. Selengkapnya di Panduan PPh 21 2026.
Tarif umum PPN 12% berlaku untuk barang mewah tertentu, dan efektif 11% untuk barang/jasa kena pajak lainnya melalui mekanisme dasar pengenaan pajak nilai lain (UU HPP dan PMK 131/2024). Tarif final ini berlaku sejak 1 Januari 2025. Detail objek dan faktur di Panduan PPN 12% 2026.
Batas pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun berikutnya. Untuk Wajib Pajak Badan, batasnya 30 April. Dasar hukum: UU KUP Pasal 3 ayat (3).
Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun dapat memilih tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 55/2022. Khusus WP Orang Pribadi UMKM, peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Final (UU HPP). Lihat Panduan Pajak Pengusaha dan UMKM.
Pendaftaran NPWP dapat dilakukan online melalui ereg.pajak.go.id atau langsung di KPP terdekat. Sejak 2024, NIK berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk (PMK 112/2022). Langkah lengkap di Panduan NPWP Orang Pribadi.
Karyawan swasta dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja melalui skema TER bulanan dan rekonsiliasi tahunan (PMK 168/2023). Freelancer atau pekerja bebas umumnya menghitung PPh sendiri lewat SPT Tahunan, dengan opsi PPh Final 0,5% bila masuk kriteria UMKM (PP 55/2022). Pelajari Panduan Pajak Karyawan Swasta.