Kabar Pajak

DDTCNews

DJP Kencangkan Audit dan Cooperative Compliance demi Target Pajak Rp2.357,7 Triliun

DJP harus menutup gap Rp562,4 triliun pada 2026. Strategi: pengawasan pembayaran intensif, audit gabungan, cooperative compliance bagi WP besar, dan optimalisasi data Coretax serta lintas instansi.

DDTCNews

Batas Lapor Tahunan Konsultan Pajak 2025 Mundur ke 31 Mei 2026

Kemenkeu memundurkan batas penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun takwim 2025 dari 30 April ke 31 Mei 2026, sekaligus memindahkan saluran pelaporan dari SIKOP ke tautan khusus.

DDTCNews

PPN DTP Kendaraan Listrik Meluncur Juni 2026: NMC Dapat 100 Persen

Pemerintah menyiapkan insentif PPN ditanggung pemerintah untuk mobil listrik mulai Juni 2026. Mobil baterai nikel (NMC) dapat PPN DTP 100 persen, baterai non-nikel 40 persen, plus subsidi Rp5 juta untuk motor listrik.

Direktorat Jenderal Pajak

PMK 28/2026 Ubah Mekanisme Restitusi Pajak: SKPPKP Kini Terbit Maksimal 3 Bulan

Pemerintah merombak mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui PMK 28/2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026. Regulasi ini mengatur tiga kelompok wajib pajak yang berhak atas restitusi dipercepat, dengan jangka waktu penerbitan SKPPKP yang lebih terstruktur dibanding aturan sebelumnya.

DDTCNews / Direktorat Jenderal Pajak

PP 20/2026 Perketat PPh Final UMKM untuk Pasangan Suami-Istri PH dan MT

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 memperketat pemanfaatan skema PPh final UMKM 0,5% bagi pasangan suami-istri yang berstatus pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT). Penentuan batas omzet Rp4,8 miliar kini dihitung secara gabungan, bukan masing-masing.

DDTCNews

Pemerintah Targetkan Tax Ratio 2027 di Kisaran 10,02% hingga 10,5% PDB

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada 9 Juni 2026, pemerintah mengusulkan target rasio perpajakan (tax ratio) 2027 di kisaran 10,02% hingga 10,5% PDB. Angka ini menjadi bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang menargetkan pendapatan negara 11,82% hingga 12,4% PDB.

Direktorat Jenderal Pajak

PP 20/2026 Tegaskan Suap dan Gratifikasi Bukan Biaya Pengurang Pajak

Lewat Pasal 20A PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah secara eksplisit melarang pengeluaran berupa suap dan gratifikasi dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, baik di dalam maupun luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak

PMK 39/2026 Ubah Formula Tukin Pegawai DJP, Bobot Penerimaan dan Pertumbuhan Kini 50:50

Pemerintah merevisi tata cara penghitungan tunjangan kinerja pegawai DJP lewat PMK 39 Tahun 2026 yang berlaku 2 Juni 2026. Bobot capaian dan pertumbuhan penerimaan pajak kini disetarakan masing-masing 50 persen.

DDTCNews

DJP Tunjuk Perplexity AI Jadi Pemungut PPN PMSE, Total 264 Pelaku

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk Perplexity AI, Inc. sebagai pemungut PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penunjukan ini menambah daftar pemungut menjadi 264 pelaku hingga akhir April 2026.

DDTCNews

PMK 39/2026 Revisi Formula Tukin Pegawai DJP, Berlaku 2 Juni 2026

Kemenkeu menerbitkan PMK 39/2026 yang mengubah PMK 211/2017 tentang tunjangan kinerja pegawai DJP. Formula kinerja pendukung penerimaan pajak disesuaikan dengan pembobotan manajemen kinerja Kemenkeu. Berlaku sejak diundangkan 2 Juni 2026.

DDTCNews

DJP Siapkan 8 Rencana Aksi Penegakan Hukum dan Penagihan Pajak 2026

DJP merilis 8 rencana aksi penegakan hukum pajak 2026, mulai dari multidoor approach, Tax Crime Task Force, Asset Recovery Management System (ARMS), sampai Automatic Blocking System (ABS) untuk genjot tax ratio dan amankan target penerimaan Rp2.357,7 triliun.

DDTCNews

PP 20/2026 Pertegas: Influencer dan Kreator Konten Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

Lewat PP 20/2026 yang merevisi PP 55/2022, pemerintah secara eksplisit memasukkan influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan kreator konten ke dalam daftar pekerjaan bebas. Konsekuensinya: penghasilan dari aktivitas itu tidak boleh memakai tarif PPh Final 0,5%, baik saat WP bersangkutan berbentuk orang pribadi maupun PT Perseroan Perorangan.

DDTCNews

PP 20/2026 Tutup Celah Firm Splitting di Skema PPh Final UMKM 0,5%

DDTCNews

PER-2/BC/2026 Atur Ulang Pengolahan Kembali dan Pemusnahan BKC, Berlaku 16 April 2026

DJBC menerbitkan PER-2/BC/2026 sebagai aturan teknis baru pengembalian cukai melalui pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai. Regulasi ini mencabut PER-34/BC/2013 dan turunannya.

pajak.go.id

Window Re-Penetapan WP Kriteria Tertentu dan PKP Berisiko Rendah Cuma 1-10 Juni 2026

Status WP Kriteria Tertentu dan PKP Berisiko Rendah dari PMK 39/2018 tidak otomatis berlaku di PMK 28/2026. Wajib pajak harus mengajukan ulang via Coretax pada 1 sampai 10 Juni 2026 supaya fasilitas restitusi dipercepat tetap bisa dipakai.

DDTCNews

PMK 14/2026 Kenakan BMAD BOPET Impor India, China, Thailand Lima Tahun

Kemenkeu mengenakan Bea Masuk Antidumping atas impor BOPET dari India, China, dan Thailand. Tarif 2,6 sampai 7,1 persen berlaku 4 April 2026 sampai 29 Oktober 2029.

DDTCNews

PMK 28/2026 Tegaskan Pengajuan WP Kriteria Tertentu via Coretax, Deadline 10 Januari

Pengajuan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kini wajib melalui Coretax. Permohonan disampaikan paling lambat 10 Januari, dan keputusan diterbitkan paling lama 30 hari kerja.

JDIH Kementerian Keuangan

PMK 26/2026 Tata Cara Pajak Rokok Berlaku 12 Mei 2026, Earmarking JKN 37,5 Persen

Menkeu menerbitkan PMK 26/2026 sebagai pengganti PMK 143/2023. Aturan ini mempertegas mekanisme pemungutan pajak rokok 10% dari cukai dan menetapkan klausul baru: pemerintah daerah wajib mengalokasikan 75% bagian earmarked sebagai kontribusi JKN, setara 37,5% dari total penerimaan pajak rokok daerah.

Direktorat Jenderal Pajak

Rezim Baru Pajak Penambang Kripto Resmi Berlaku 2026: PPh Tarif Umum dan PPN JKP 2,2%

Per tahun pajak 2026, penghasilan penambang aset kripto tidak lagi dikenai PPh Pasal 22 final 0,1 persen, melainkan PPh tarif umum Pasal 17 UU PPh. Tarif PPN atas jasa verifikasi yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak juga naik dari 1,1 persen menjadi 2,2 persen.

DDTCNews

PMK 111/2025: Aturan Baru Pengawasan Kepatuhan WP Berlaku 1 Januari 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK 111/2025 yang membagi pengawasan kepatuhan wajib pajak menjadi tiga jenis: WP terdaftar, WP belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Beleid mengatur ulang prosedur SP2DK dan memberi WP hak perpanjangan waktu tanggapan tujuh hari.