Cari
Cari
Cari di seluruh panduan, kabar pajak, dan kamus.
Hasil untuk · 4 · Kamus Pajak
Kamus Pajak
Royalti
Royalti adalah imbalan yang dibayarkan kepada pemilik hak atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, formula, desain, atau informasi rahasia. Royalti termasuk objek pajak PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh. Royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali menggunakan tarif P3B yang lebih rendah. Biaya royalti yang wajar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak yang membayar, sesuai Pasal 6 UU PPh.
Kamus Pajak
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa teknis/manajemen/konsultan yang dibayarkan oleh badan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU PPh dan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tarif PPh 23: 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah; 2% untuk sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa tertentu. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif dipotong 100% lebih tinggi. PPh 23 bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.
Kamus Pajak
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto adalah keseluruhan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, sebelum dikurangi biaya, PTKP, atau pengurang lainnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008). Penghasilan bruto orang pribadi mencakup: gaji, tunjangan, bonus, honorarium, bunga, dividen, royalti, keuntungan penjualan aset, dan penghasilan lainnya. Penghasilan bruto menjadi dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi biaya yang diperkenankan dan PTKP.
Kamus Pajak
P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)
P3B adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari salah satu negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 32A UU PPh. Indonesia telah memiliki P3B dengan lebih dari 70 negara. P3B mengatur antara lain: hak pemajakan atas penghasilan dari usaha, dividen, bunga, royalti, dan capital gain; definisi BUT; dan prosedur MAP (Mutual Agreement Procedure) untuk penyelesaian sengketa antar negara. Untuk memanfaatkan P3B, Wajib Pajak luar negeri wajib menyampaikan Certificate of Residence (SKD).