Cari
Cari
Cari di seluruh panduan, kabar pajak, dan kamus.
Hasil untuk · 6
Kamus Pajak
Banding Pajak
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Pasal 27 UU KUP. Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan keberatan. Banding harus memenuhi syarat: satu surat banding untuk satu keputusan, dilampiri keputusan keberatan, dan dibayarkan 50% dari pajak terutang dalam keputusan keberatan (kecuali nihil/lebih bayar). Putusan Pengadilan Pajak bersifat final kecuali diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Panduan Pajak
Panduan KUP: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Indonesia
Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): kewajiban NPWP, pelaporan SPT, sanksi administrasi dan pidana, prosedur pemeriksaan, serta hak keberatan dan banding.
Kamus Pajak
Keberatan Pajak
Keberatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak kepada DJP apabila tidak setuju atas suatu SKP atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dasar hukumnya adalah Pasal 25 UU KUP. Syarat pengajuan keberatan: diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, menyebutkan jumlah pajak terutang yang dikehendaki, dilengkapi alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP diterima atau sejak pemotongan/pemungutan. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pelunasan pajak yang terutang. DJP wajib memberi keputusan dalam 12 bulan. Jika keberatan ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding, dikenai sanksi kenaikan 50%.
Panduan Pajak
Panduan SKPKB: Definisi, Pasal 13 UU KUP, Sanksi, dan Cara Menanggapi
Panduan lengkap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB): pengertian, dasar hukum Pasal 13 UU KUP dan PMK 80/2023, kondisi penerbitan, jenis sanksi (bunga maks 24 bulan dan kenaikan 75%), contoh hitungan, serta langkah menanggapi termasuk hak keberatan.
Panduan Pajak
Panduan PKP Berisiko Rendah: Kriteria, Cara Daftar via Coretax, dan Manfaat Restitusi Dipercepat
Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah memberi akses ke pengembalian pendahuluan PPN dengan proses penelitian, bukan pemeriksaan. Panduan ini merangkum kriteria, dasar hukum, mekanisme penetapan via Coretax, contoh kasus, dan FAQ sesuai PMK 28/2026.
Panduan Pajak
Panduan Bea Masuk Antidumping (BMAD): Dasar Hukum, Mekanisme, dan Cara Hitung
BMAD adalah pungutan tambahan atas impor barang yang dijual di bawah nilai normal. Panduan ini membahas dasar hukum, mekanisme penyelidikan KADI, cara menghitung tarif gabungan, dan langkah praktis untuk importir.