Apakah programmer freelance wajib bayar pajak sendiri?

Ya. Jika kliennya adalah orang pribadi, tidak ada pemotongan otomatis. Developer wajib menghitung penghasilan neto (menggunakan NPPN atau pembukuan), mengurangi PTKP, dan membayar PPh terutang melalui angsuran bulanan (PPh 25) serta pelunasan di SPT Tahunan (PPh 29).

Berapa norma penghasilan neto untuk programmer?

Jasa komputer dan pemrograman (KLU 62010-62090) termasuk dalam kategori konsultan teknik dan jasa profesional. Norma berdasarkan PER-17/PJ/2015 umumnya berkisar antara 40-50 persen tergantung lokasi. Konfirmasi KLU spesifik disarankan karena tabel norma menggunakan kode yang rinci.

Apakah penghasilan dari GitHub Sponsors atau Patreon kena pajak?

Ya. Penghasilan dari donasi atau sponsor yang diterima secara teratur atas karya atau jasa yang diberikan merupakan objek PPh. Penghasilan dari GitHub Sponsors yang dibayar oleh entitas asing termasuk penghasilan dari luar negeri dan wajib dilaporkan di SPT Tahunan.

Bagaimana jika dibayar dalam USD atau mata uang asing?

Penghasilan dalam mata uang asing dikonversi ke Rupiah menggunakan **kurs KMK (Keputusan Menteri Keuangan)** yang berlaku pada tanggal pembayaran, bukan kurs pasar bebas. Kurs KMK diterbitkan mingguan oleh DJP dan dapat dicek di situs resmi pajak.go.id.

Panduan Pajak Programmer dan Developer

Oleh Vito Atmo6 Mei 20268 menit baca

Artikel ini untuk edukasi, bukan nasihat pajak.

Ringkasan

Programmer karyawan: PPh 21 dipotong perusahaan otomatis. Programmer freelance: klien badan memotong PPh 21 dengan DPP 50% dari honorarium. Penghasilan dari Google Play, App Store, atau klien luar negeri wajib dilaporkan di SPT Tahunan.

Untuk siapa panduan ini?

Programmer dan developer yang baru mulai freelance
Software developer karyawan yang ingin memahami slip gaji dan potongan pajak
Developer dengan penghasilan dari aplikasi atau klien luar negeri

Tingkat kesulitan

Pemula

Tidak butuh latar belakang pajak

Istilah dalam panduan ini

Daftar Isi

Status Pajak Programmer dan Developer
Skenario 1: Programmer sebagai Karyawan Tetap
Skenario 2: Programmer Freelance dan Pekerjaan Bebas
Penghasilan dari Aplikasi dan Platform Digital
SPT Tahunan untuk Developer

Status Pajak Programmer dan Developer

Kewajiban pajak programmer dan developer bergantung pada status hubungan kerja:

Status	Mekanisme Pajak
Karyawan tetap / kontrak di perusahaan	PPh 21 dipotong perusahaan via TER setiap bulan
Freelancer / pekerjaan bebas	PPh 21 tenaga ahli dipotong klien badan; lapor sendiri di SPT
Pemilik usaha (PT/CV)	PPh Badan untuk perusahaan + PPh OP untuk penghasilan pribadi

Panduan ini mencakup dua skenario pertama yang paling umum.

Skenario 1: Programmer sebagai Karyawan Tetap

Jika bekerja full-time di perusahaan, mekanisme pajaknya identik dengan karyawan swasta pada umumnya: PPh 21 dipotong pemberi kerja setiap bulan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK No. 168/PMK.03/2023.

Perbedaan yang perlu diperhatikan programmer karyawan:

Tunjangan peralatan (laptop, internet): Jika diberikan dalam bentuk uang (allowance), termasuk penghasilan bruto kena PPh 21. Jika diberikan dalam bentuk barang (natura), pengaturannya berubah sejak UU HPP 2021 - natura dari pemberi kerja kini umumnya merupakan objek PPh bagi karyawan kecuali pengecualian tertentu.
ESOP dan RSU: Saham yang diterima dari program employee stock option atau restricted stock unit merupakan penghasilan kena pajak pada saat hak diperoleh atau saham diterima. Nilai yang dikenai PPh adalah nilai wajar saham pada saat tersebut.
Signing bonus dan relocation allowance: Termasuk penghasilan bruto dan dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja.

Skenario 2: Programmer Freelance dan Pekerjaan Bebas

Programmer yang bekerja sebagai freelancer atau konsultan independen termasuk kategori pekerjaan bebas (bukan hubungan kerja). Dua mekanisme pemotongan berlaku tergantung siapa pembayarnya:

PPh 21 Tenaga Ahli (Klien Badan)

Jika klien adalah perusahaan atau badan (PT, CV, instansi), klien wajib memotong PPh 21 sebagai tenaga ahli berdasarkan Pasal 13 ayat (7) PMK 168/2023:

$\text{DPP} = 50\% \times \text{Honorarium Bruto}$

$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pasal 17} \times \text{DPP}$

Contoh: Developer Budi menerima proyek pembuatan aplikasi dari PT Maju Raya senilai Rp 20.000.000.

$\text{DPP} = 50\% \times Rp\,20.000.000 = Rp\,10.000.000$

Asumsi PKP kumulatif masih di lapisan 5%:

$\text{PPh 21} = 5\% \times Rp\,10.000.000 = Rp\,500.000$

Klien wajib menerbitkan Bukti Potong PPh 21 melalui e-Bupot. Bukti potong ini dikreditkan di SPT Tahunan developer.

PPh 23 (Jika Penerima adalah Badan)

Jika developer beroperasi melalui PT atau badan hukum (bukan orang pribadi), dan kliennya adalah badan, maka yang berlaku adalah PPh 23 sebesar 2% dari bruto atas jasa teknik dan jasa pembuatan software berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015.

$\text{PPh 23} = 2\% \times \text{Penghasilan Bruto Jasa}$

Klien Orang Pribadi

Jika klien adalah orang pribadi (bukan badan), tidak ada kewajiban pemotongan dari klien. Developer wajib memperhitungkan dan membayar sendiri pajak atas penghasilan tersebut melalui angsuran PPh 25 dan pelunasan PPh 29 di SPT Tahunan.

Penghasilan dari Aplikasi dan Platform Digital

Google Play Store dan Apple App Store

Penghasilan dari penjualan aplikasi, in-app purchase, atau iklan (AdMob) melalui Google Play atau App Store merupakan penghasilan dari luar negeri bagi developer Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36/2008, Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenai pajak atas seluruh penghasilan, termasuk dari luar negeri (worldwide income).

Penghasilan ini wajib dilaporkan di SPT Tahunan pada kolom penghasilan dari luar negeri. Jika sudah dipotong pajak di negara sumber (misalnya withholding tax oleh Google), dapat dikreditkan sebagai Pajak Penghasilan yang Dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) untuk menghindari pemajakan ganda.

Marketplace Freelance Internasional (Upwork, Fiverr, Toptal)

Penghasilan dari platform freelance internasional diperlakukan sama: penghasilan dari luar negeri yang wajib dilaporkan di SPT Tahunan. Tidak ada pemotongan PPh di Indonesia oleh platform tersebut, sehingga developer wajib menghitung dan membayar sendiri melalui PPh 25 (angsuran) dan PPh 29 (pelunasan).

Lisensi Software dan SaaS

Royalti atau lisensi atas software yang dikembangkan oleh developer termasuk objek PPh atas royalti. Jika dibayar oleh perusahaan di Indonesia, pembayar wajib memotong PPh 23 sebesar 15% dari bruto atas royalti berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh.

SPT Tahunan untuk Developer

Programmer dan developer menggunakan Formulir 1770S atau 1770 tergantung sumber penghasilan:

Skenario	Formulir
Karyawan tetap, satu pemberi kerja, bruto di bawah Rp 60 juta	1770SS
Karyawan tetap, bruto di atas Rp 60 juta	1770S
Freelance atau penghasilan dari lebih dari satu sumber	1770
Ada penghasilan dari luar negeri	1770

Freelancer dan developer dengan klien multiple wajib menggunakan Formulir 1770 (bukan 1770S atau 1770SS) karena perlu melampirkan daftar penghasilan dari berbagai sumber dan menghitung angsuran PPh 25.

Tanya Jawab

Istilah Terkait

Pelajari istilah terkait

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan tahunan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) jo. PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besaran PTKP terbaru (sejak 1 Januari 2016, berlaku sampai sekarang): Diri sendiri: Rp 54.000.000 per tahun (Rp 4.500.000 per bulan), Tambahan untuk status kawin: Rp 4.500.000, Tambahan per tanggungan anak/istri: Rp 4.500.000 per orang (maksimal 3 orang). Status PTKP dinyatakan dalam kode: TK (Tidak Kawin), K (Kawin), K/I (Kawin dengan istri berpenghasilan), I (Istri berpenghasilan). Penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan PPh, namun Wajib Pajak yang memiliki NPWP tetap wajib melapor SPT meskipun PPh terutangnya nol.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas unik 16 digit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 112/PMK.03/2022, struktur NPWP mengintegrasikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi orang pribadi penduduk Indonesia. Tanpa NPWP aktif, Wajib Pajak dikenakan tarif pemotongan PPh 20% lebih tinggi dari tarif normal (Pasal 21 ayat 5a UU PPh No. 36/2008). NPWP wajib dimiliki oleh: (1) Orang pribadi dengan penghasilan di atas PTKP, (2) Pengusaha yang melakukan usaha di Indonesia, (3) Penerima penghasilan dari sumber lain. NPWP diperlukan untuk melapor SPT, mengajukan restitusi pajak, bertransaksi dengan instansi pemerintah, dan membuka rekening di lembaga keuangan.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan (Pasal 21 ayat 1 UU PPh). Dasar hukumnya adalah Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemotongan PPh Pasal 21. Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana dari metode tarif progresif sebelumnya. Pemotong pajak (biasanya pemberi kerja, bendahara, atau pihak pembayar) wajib: (1) Menghitung dan memotong PPh 21 dari setiap pembayaran penghasilan, (2) Menyetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 21 ayat 11 UU PPh), (3) Melaporkan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 21 ayat 12 UU PPh), (4) Menerbitkan bukti potong Formulir 1721-A1 paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Tarif TER bergantung pada status PTKP (TK, K, K/I) dan besaran penghasilan, dengan rate berkisar 0%–30% secara progresif per kategori.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 17 dan Pasal 8 UU PPN. DPP pada umumnya adalah harga jual tidak termasuk PPN. Untuk transaksi tertentu, DPP menggunakan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK No. 75/PMK.03/2010), misalnya untuk kendaraan bermotor bekas, jasa biro perjalanan, jasa pengiriman, atau penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual.

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa teknis/manajemen/konsultan yang dibayarkan oleh badan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU PPh dan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tarif PPh 23: 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah; 2% untuk sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa tertentu. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif dipotong 100% lebih tinggi. PPh 23 bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.

SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan)

SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah formulir resmi yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak kepada DJP. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun pajak berikutnya; SPT Tahunan Badan Usaha paling lambat 30 April (Pasal 3 ayat 3 UU KUP). Penyampaian dilakukan melalui DJP Online menggunakan e-Filing atau aplikasi resmi DJP seperti Coretax. Keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp 100.000 untuk Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk Badan (Pasal 7 ayat 1 UU KUP). SPT wajib dilaporkan meski penghasilan nihil, di bawah PTKP, atau mengalami rugi, selama Wajib Pajak terdaftar di DJP dan punya NPWP aktif. Dokumen pendukung SPT meliputi bukti potong (Formulir 1721-A1), bukti pajak yang dibayar sendiri (Formulir SPT Masa), dan dokumen penghasilan lainnya.