Cari

Kamus Pajak

SPT Masa PPN

SPT Masa PPN adalah laporan bulanan yang wajib disampaikan PKP kepada DJP untuk melaporkan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan penghitungan PPN yang harus disetor atau lebih bayar. Dasar hukumnya adalah Pasal 15A UU PPN dan PER-29/PJ/2015. Batas penyampaian SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sejak April 2022, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang secara otomatis menghasilkan data SPT dari faktur-faktur yang telah diunggah.

Panduan Pajak

Panduan DPP PPN: Jenis, Cara Hitung, dan Contoh Kasus

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jantung perhitungan PPN. Panduan ini menjelaskan jenis DPP berdasarkan UU PPN dan UU HPP, kapan DPP nilai lain berlaku, mekanisme besaran tertentu, dan contoh hitung untuk PKP.

Kamus Pajak

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Tarif PPN standar adalah 11% sejak 1 April 2022, dan akan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. PPN bersifat pajak tidak langsung karena beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pengusaha (PKP) bertindak sebagai pemungut yang menyetor selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke kas negara.

Kamus Pajak

Zero-Rated PPN (Tarif Nol Persen)

Zero-Rated PPN adalah pengenaan PPN dengan tarif 0% yang berlaku atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Meskipun tarifnya nol, transaksi ini tetap dianggap terutang PPN sehingga Pajak Masukan yang terkait dapat dikreditkan atau diminta restitusi. Ini berbeda dari transaksi yang dibebaskan dari PPN (exempted), di mana Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Kabar Pajak

PPN DTP Kendaraan Listrik Meluncur Juni 2026: NMC Dapat 100 Persen

Pemerintah menyiapkan insentif PPN ditanggung pemerintah untuk mobil listrik mulai Juni 2026. Mobil baterai nikel (NMC) dapat PPN DTP 100 persen, baterai non-nikel 40 persen, plus subsidi Rp5 juta untuk motor listrik.

Panduan Pajak

Panduan PPN: Cara Daftar PKP, Buat e-Faktur, dan Lapor SPT Masa

Panduan komprehensif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia: kriteria PKP, penerbitan faktur pajak melalui e-Faktur 3.2, mekanisme pajak masukan, dan pelaporan SPT Masa PPN.

Panduan Pajak

Panduan PPN DTP Kendaraan Listrik 2026: Syarat, Skema, dan Cara Manfaatkan

Panduan lengkap PPN DTP kendaraan listrik 2026: pengertian, dasar hukum, skema 100 persen vs 40 persen, syarat TKDN, kuota, cara memanfaatkan, dan contoh perhitungan harga.

Kabar Pajak

DJP Tunjuk Perplexity AI Jadi Pemungut PPN PMSE, Total 264 Pelaku

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk Perplexity AI, Inc. sebagai pemungut PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penunjukan ini menambah daftar pemungut menjadi 264 pelaku hingga akhir April 2026.

Panduan Pajak

Panduan Pajak Penambang Aset Kripto 2026: PPh Tarif Umum, PPN 2,2%, dan Cara Lapor

Panduan praktis untuk penambang aset kripto Indonesia di tahun pajak 2026. Mengulas dasar hukum PMK 50/2025, mekanisme PPh tarif umum, tarif PPN besaran tertentu 2,2 persen, kewajiban PKP, cara lapor SPT, contoh perhitungan, dan FAQ.

Kabar Pajak

PMK 24/2026: PPN Tiket Pesawat Ekonomi Domestik Ditanggung Pemerintah 60 Hari

Pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama 60 hari, mulai 25 April 2026, lewat PMK 24/2026.

Kabar Pajak

Rezim Baru Pajak Penambang Kripto Resmi Berlaku 2026: PPh Tarif Umum dan PPN JKP 2,2%

Per tahun pajak 2026, penghasilan penambang aset kripto tidak lagi dikenai PPh Pasal 22 final 0,1 persen, melainkan PPh tarif umum Pasal 17 UU PPh. Tarif PPN atas jasa verifikasi yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak juga naik dari 1,1 persen menjadi 2,2 persen.

Kabar Pajak

PMK Perpanjangan Insentif PPN dan PPnBM Kendaraan Listrik Berlaku

Insentif PPN dan PPnBM untuk pembelian kendaraan listrik diperpanjang sampai akhir 2027 melalui PMK terbaru, dengan syarat TKDN minimal 40 persen.

Kabar Pajak

Kemenkeu Bebaskan PPN untuk UMKM Ekspor di Sektor Tertentu

PMK baru memberikan pembebasan PPN bagi UMKM yang mengekspor produk kerajinan, fashion, dan makanan olahan, berlaku mulai Mei 2026.

Panduan Pajak

Panduan PPN 12% 2026: Objek, Tarif, dan Faktur Pajak

Penjelasan lengkap PPN 12% yang berlaku 2026: objek pajak, mekanisme pengkreditan, dan kewajiban faktur pajak elektronik bagi PKP.

Panduan Pajak

Panduan PPN PMSE: Cara Kerja Pajak Produk Digital Luar Negeri

Panduan Pajak

Panduan PPN DTP Rumah 2026: Syarat, Batas Harga, dan Cara Manfaatkan

Panduan Pajak

Panduan Pajak Importir dan Eksportir

Panduan pajak importir dan eksportir Indonesia: PPh Pasal 22 impor 2,5% atau 7,5%, PPN impor 11%, PPN ekspor 0%, PIB/PEB, dan restitusi PPN.

Kamus Pajak

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 25 UU PPN. Pajak Keluaran dihitung dari DPP dikali tarif PPN yang berlaku. Pemungutan Pajak Keluaran wajib dibuktikan dengan Faktur Pajak. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor (jika PK > PM) atau lebih bayar (jika PM > PK).

Kamus Pajak

PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

PMSE adalah singkatan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu perdagangan barang atau jasa yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam konteks pajak, istilah ini paling sering muncul saat membahas pemungutan PPN atas produk digital dari luar negeri. Karena penjual produk digital seperti software, layanan AI, atau streaming berada di luar Indonesia, pemerintah menunjuk platform tersebut sebagai pemungut PPN PMSE. Platform yang ditunjuk wajib memungut PPN dari konsumen Indonesia, menyetorkannya ke kas negara, lalu melaporkannya. Dasar pemungutan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Tarif efektif yang dipungut setara 11 persen dari harga jual produk digital.

Kamus Pajak

PKP (Pengusaha Kena Pajak)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 15 UU PPN. Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila omzet dalam satu tahun buku melebihi Rp 4,8 miliar (PMK No. 197/PMK.03/2013). Setelah dikukuhkan, PKP wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP, menyetor PPN paling lambat akhir bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.

Kamus Pajak

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 17 dan Pasal 8 UU PPN. DPP pada umumnya adalah harga jual tidak termasuk PPN. Untuk transaksi tertentu, DPP menggunakan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK No. 75/PMK.03/2010), misalnya untuk kendaraan bermotor bekas, jasa biro perjalanan, jasa pengiriman, atau penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual.

Kamus Pajak

JKP (Jasa Kena Pajak)

JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 6 dan Pasal 4A UU PPN. Sama seperti BKP, prinsipnya semua jasa adalah JKP kecuali yang dikecualikan. Jasa yang dikecualikan antara lain: jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko oleh PT Pos Indonesia, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum. Penyerahan JKP oleh PKP wajib dibuktikan dengan Faktur Pajak dan PPN terutang dipungut saat jasa diserahkan.

Kamus Pajak

PKP Berisiko Rendah

PKP Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak dengan profil risiko rendah, sehingga berhak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Dasar hukumnya Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, dengan ketentuan pelaksana PMK 28 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026. Kategori yang dapat ditetapkan meliputi perusahaan terbuka (emiten), BUMN dan BUMD, anak usaha BUMN mayoritas, mitra utama kepabeanan, Authorized Economic Operator, produsen teregistrasi, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan tertentu, dan eksportir BKP/JKP. Status berlaku 2 tahun pajak dan harus diajukan melalui sistem Coretax DJP. Manfaat utamanya: restitusi PPN diproses melalui penelitian dokumen, bukan pemeriksaan, sehingga pencairan paling lama 1 bulan sejak permohonan lengkap.

Kamus Pajak

Restitusi Pajak

Restitusi Pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang telah membayar atau dipotong/dipungut pajak melebihi jumlah yang seharusnya terutang. Dasar hukumnya adalah Pasal 17 dan 17B UU KUP serta Pasal 9 ayat (4) UU PPN. Proses restitusi diawali dengan pengajuan permohonan dalam SPT, kemudian DJP melakukan pemeriksaan, dan menerbitkan SKPLB jika kelebihan terbukti. Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan untuk PPh Badan, 12 bulan untuk PPN (tanpa pemeriksaan); 8 bulan untuk PKP risiko rendah (pengembalian pendahuluan). DJP memberikan bunga 2% per bulan atas restitusi yang terlambat dibayar.

Kamus Pajak

BKP (Barang Kena Pajak)

BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4A UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021). Pada prinsipnya, semua barang adalah BKP kecuali yang dikecualikan secara eksplisit oleh undang-undang. Barang yang dikecualikan dari BKP antara lain: barang hasil pertambangan atau pengeboran langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok (beras, jagung, sagu, kedelai, gula konsumsi, sayur dan buah), serta makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan rumah makan (dikenai pajak daerah).

Panduan Pajak

Panduan PKP Berisiko Rendah: Kriteria, Cara Daftar via Coretax, dan Manfaat Restitusi Dipercepat

Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah memberi akses ke pengembalian pendahuluan PPN dengan proses penelitian, bukan pemeriksaan. Panduan ini merangkum kriteria, dasar hukum, mekanisme penetapan via Coretax, contoh kasus, dan FAQ sesuai PMK 28/2026.

Kamus Pajak

Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 24 UU PPN. Pajak Masukan dapat dikreditkan (dikurangkan) dari Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan antara lain: Faktur Pajak cacat, perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Kamus Pajak

Impor BKP (Barang Kena Pajak)

Impor BKP adalah setiap kegiatan memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean Indonesia, yang merupakan objek PPN. PPN atas impor dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) saat penyelesaian dokumen impor (PIB). Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai impor, yaitu nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Importir juga dapat dikenai PPh Pasal 22 impor sebagai pajak di muka.

Kamus Pajak

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah besarnya persentase komponen produksi dalam negeri pada suatu barang atau jasa, dihitung dari total komponen yang membentuk produk tersebut. Semakin tinggi TKDN, semakin besar bagian produk yang berasal dari bahan, tenaga kerja, dan proses produksi di Indonesia. TKDN dipakai pemerintah sebagai syarat untuk memberikan fasilitas tertentu, termasuk fasilitas pajak. Dalam konteks insentif kendaraan listrik, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hanya diberikan untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN minimal 40 persen, sehingga mobil impor utuh tidak memenuhi syarat. TKDN bukan jenis pajak, melainkan ukuran kandungan lokal yang menentukan kelayakan suatu produk memperoleh insentif.

Panduan Pajak

Panduan Pajak Digital Agency dan Konsultan Digital

Digital agency berbentuk PT atau CV menanggung PPh Badan 22%, PPh 23 yang dipotong klien 2%, plus PPN 12% saat sudah PKP. Karyawan creative dipotong PPh 21 dengan TER bulanan dan freelance kontrak masuk PPh 21 bukan pegawai.