Cari
Cari
Cari di seluruh panduan, kabar pajak, dan kamus.
Hasil untuk · 30
Kamus Pajak
TER (Tarif Efektif Rata-rata)
TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah metode penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 168/PMK.03/2023. TER menggantikan metode tarif progresif bulanan yang lebih kompleks dengan perhitungan yang lebih sederhana dan transparan. Ada dua jenis TER: (1) TER Bulanan, digunakan untuk masa Januari hingga November setiap tahun, (2) TER Tahunan (menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a), digunakan untuk masa Desember sebagai perhitungan pelunasan pajak akhir tahun. TER dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP penerima penghasilan: Kategori A: TK/0, TK/1, atau K/0 (status pemula/dasar), Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, atau K/2 (status menengah), Kategori C: K/3 (status tertinggi). Tabel TER lengkap dengan rincian tarif per range penghasilan tersedia di Lampiran PMK 168/2023. Setiap bulan, pemotong pajak menggunakan tabel ini untuk menghitung PPh 21 berdasarkan besaran gaji dan kategori PTKP pegawai.
Panduan Pajak
Panduan PPh 21 2026: Cara Hitung, Tarif TER, dan Contoh Lengkap
Panduan praktis menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap pada 2026 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP 58/2023.
Kamus Pajak
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan (Pasal 21 ayat 1 UU PPh). Dasar hukumnya adalah Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemotongan PPh Pasal 21. Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana dari metode tarif progresif sebelumnya. Pemotong pajak (biasanya pemberi kerja, bendahara, atau pihak pembayar) wajib: (1) Menghitung dan memotong PPh 21 dari setiap pembayaran penghasilan, (2) Menyetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 21 ayat 11 UU PPh), (3) Melaporkan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 21 ayat 12 UU PPh), (4) Menerbitkan bukti potong Formulir 1721-A1 paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Tarif TER bergantung pada status PTKP (TK, K, K/I) dan besaran penghasilan, dengan rate berkisar 0%–30% secara progresif per kategori.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Karyawan Swasta
Karyawan swasta dikenai PPh 21 yang dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2024 berdasarkan PMK 168/2023. Di akhir tahun, karyawan menerima Bukti Potong 1721-A1 sebagai dasar pengisian SPT Tahunan formulir 1770S atau 1770SS.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Terapis Spa dan Pijat
Status karyawan vs freelance menentukan terapis spa dipotong PPh 21 TER atau PPh 23 jasa 2%. Pemilik spa kecil bisa pakai PPh Final UMKM 0,5%, sedangkan penjualan produk spa kena PPN setelah PKP.
Panduan Pajak
Panduan PPh 21: Cara Hitung, Potong, dan Lapor
Panduan komprehensif PPh Pasal 21: siapa pemotong, siapa yang dipotong, mekanisme tarif TER berdasarkan PMK 168/2023, cara menghitung, dan tata cara pelaporan SPT Masa PPh 21.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pengusaha Bengkel
Bengkel motor dan mobil menggabungkan jasa servis dan jual sparepart, jadi pajaknya bisa kena PPh Final UMKM 0,5%, PPh Badan, dan PPN sekaligus tergantung omzet dan struktur usaha. Mekanik tetap dipotong PPh 21 dengan TER bulanan.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Digital Agency dan Konsultan Digital
Digital agency berbentuk PT atau CV menanggung PPh Badan 22%, PPh 23 yang dipotong klien 2%, plus PPN 12% saat sudah PKP. Karyawan creative dipotong PPh 21 dengan TER bulanan dan freelance kontrak masuk PPh 21 bukan pegawai.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Programmer dan Developer
Programmer dan developer menghadapi dua skenario pajak: sebagai karyawan tetap (PPh 21 dipotong perusahaan via TER) atau sebagai freelancer/pekerjaan bebas (PPh 21 tenaga ahli dengan DPP 50% dari bruto). Penghasilan dari lisensi software, marketplace aplikasi, dan proyek luar negeri memiliki perlakuan pajak tersendiri.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Dokter Gigi
Kewajiban pajak dokter gigi: PPh atas honorarium, penghasilan dari klinik, dan tarif TER untuk tenaga ahli.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Apoteker
Kewajiban pajak apoteker: PPh atas gaji, honorarium konsultasi, dan penghasilan dari apotek mandiri.
Panduan Pajak
Panduan PPh 21 DTP 2026: Sektor, Syarat, dan Cara Memanfaatkan
Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku sepanjang 2026 untuk pegawai sektor padat karya dan pariwisata bergaji sampai Rp10 juta per bulan. Panduan ini merangkum sektor, kriteria pegawai, dan langkah pemberi kerja.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pilot dan Pramugari
PPh 21 atas gaji, tunjangan penerbangan, dan penghasilan luar negeri bagi pilot dan pramugari.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Guru dan Dosen
Kewajiban PPh 21 guru dan dosen: gaji, honor mengajar, honorarium penelitian, dan penghasilan dari buku.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pengusaha Salon dan Barbershop
Panduan pajak salon, barbershop, dan klinik kecantikan: PPh Final UMKM 0,5%, ambang PPN Rp4,8 miliar, PPh 21 stylist, dan pajak hiburan/jasa daerah.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Perawat dan Bidan
Kewajiban pajak perawat dan bidan: PPh dari rumah sakit, klinik, dan praktik mandiri.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Mahasiswa dengan Penghasilan
Panduan pajak mahasiswa yang punya penghasilan: kerja part-time, freelance, magang, dan stipend. Kapan wajib NPWP, hitung PPh 21, dan cara lapor SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Dokter Hewan
Dokter hewan praktik mandiri dipotong PPh 21 tenaga ahli dengan DPP 50%, sementara klinik hewan berbadan usaha bisa pilih PPh Final UMKM 0,5% atau PPh Badan. Asisten dan paramedis hewan masuk skema PPh 21 karyawan biasa.
Panduan Pajak
Panduan Pajak TNI dan Polri
Ketentuan PPh 21 DTP, tunjangan jabatan, dan kewajiban SPT Tahunan bagi anggota TNI dan Polri.
Panduan Pajak
Panduan Pajak PNS dan ASN
Ketentuan PPh 21 DTP, tunjangan kinerja, dan kewajiban SPT bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Fisioterapis dan Terapis
Kewajiban pajak fisioterapis, terapis okupasi, dan terapis wicara: PPh dari klinik dan praktik mandiri.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Insinyur
Kewajiban pajak insinyur sipil, mekanik, elektro, dan engineer freelance: PPh 21 dan norma.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pensiunan
Panduan kewajiban pajak pensiunan Indonesia: PPh 21 final atas uang pensiun sekaligus, perlakuan pensiun bulanan, JHT, JP, dan cara lapor SPT 1770S.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Akuntan
Kewajiban pajak akuntan: PPh dari kantor akuntan, jasa konsultasi, dan kewajiban PKP jika omzet melewati threshold.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pengrajin dan UKM Kerajinan
Pengrajin batik, kayu, perhiasan, dan tenun bisa pakai PPh Final UMKM 0,5% selama omzet di bawah Rp4,8 miliar. Ekspor produk kerajinan dapat fasilitas PPN 0% dan ada KITE untuk impor bahan baku.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Dokter
Kewajiban PPh 21 tenaga ahli, norma, dan cara lapor penghasilan dari praktik mandiri maupun rumah sakit.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Desainer Grafis
PPh atas fee desain, royalti, dan penghasilan freelance bagi desainer grafis dan UI/UX designer.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Ekspatriat dan WNA
Kewajiban pajak warga negara asing dan ekspatriat di Indonesia: status residen, tax treaty, dan SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pelaut dan Nakhoda
Kewajiban pajak pelaut: PPh atas gaji kapal, tunjangan berlayar, dan penghasilan dari perusahaan pelayaran asing.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Psikolog dan Konselor
PPh 21 tenaga ahli, honorarium sesi konseling, dan kewajiban pajak psikolog klinis maupun konselor independen.