Cari
Cari
Cari di seluruh panduan, kabar pajak, dan kamus.
Hasil untuk · 30
Panduan Pajak
Panduan Lengkap NPWP Orang Pribadi: Syarat, Cara Daftar, dan NIK sebagai NPWP
Cara mendaftar NPWP orang pribadi melalui DJP Online, syarat dokumen, dan implementasi NIK sebagai NPWP berdasarkan PMK 136/2023.
Kamus Pajak
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas unik 16 digit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 112/PMK.03/2022, struktur NPWP mengintegrasikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi orang pribadi penduduk Indonesia. Tanpa NPWP aktif, Wajib Pajak dikenakan tarif pemotongan PPh 20% lebih tinggi dari tarif normal (Pasal 21 ayat 5a UU PPh No. 36/2008). NPWP wajib dimiliki oleh: (1) Orang pribadi dengan penghasilan di atas PTKP, (2) Pengusaha yang melakukan usaha di Indonesia, (3) Penerima penghasilan dari sumber lain. NPWP diperlukan untuk melapor SPT, mengajukan restitusi pajak, bertransaksi dengan instansi pemerintah, dan membuka rekening di lembaga keuangan.
Kabar Pajak
Integrasi NIK sebagai NPWP Rampung untuk Seluruh Penduduk pada Mei 2026
DJP menyatakan integrasi NIK sebagai NPWP telah dirampungkan untuk seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, sesuai mandat PMK 136/2023.
Kamus Pajak
DJP Online
DJP Online (djponline.pajak.go.id) adalah portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyediakan berbagai layanan perpajakan secara elektronik kepada Wajib Pajak Indonesia. Dasar hukumnya adalah PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Layanan utama DJP Online mencakup: 1. e-Filing: Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa elektronik, 2. e-Billing: Pembuatan kode bayar untuk pembayaran pajak, 3. e-Form: Pengisian formulir pajak berbasis PDF interaktif, 4. Cek Status NPWP: Verifikasi status dan domisili NPWP, 5. Tracking SPT: Pelacakan status pengajuan dan proses verifikasi. Untuk mengakses DJP Online, Wajib Pajak memerlukan NPWP dan EFIN yang telah diaktivasi. Layanan DJP Online beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan gratis untuk semua Wajib Pajak terdaftar.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Mahasiswa dengan Penghasilan
Panduan pajak mahasiswa yang punya penghasilan: kerja part-time, freelance, magang, dan stipend. Kapan wajib NPWP, hitung PPh 21, dan cara lapor SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Driver Ojol
Kewajiban pajak driver ojek online (Gojek, Grab): PPh final UMKM, kewajiban NPWP, dan lapor SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pedagang dan Pemilik Warung
Panduan pajak untuk pedagang kaki lima, warung sembako, dan warung makan: kewajiban NPWP, PPh Final UMKM 0,5%, dan fasilitas omzet Rp500 juta bebas PPh.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Peternak
Kewajiban dan pengecualian pajak bagi peternak: PPh atas hasil peternakan, NPWP, dan SPT Tahunan.
Panduan Pajak
Panduan KUP: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Indonesia
Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): kewajiban NPWP, pelaporan SPT, sanksi administrasi dan pidana, prosedur pemeriksaan, serta hak keberatan dan banding.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Sopir dan Kurir
Kewajiban pajak sopir dan kurir: NPWP, PPh final UMKM, dan cara lapor penghasilan dari platform logistik.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Freelancer
Panduan lengkap kewajiban pajak freelancer Indonesia: NPWP, PPh 21, PPh 23, PPh Final UMKM 0,5%, NPPN, dan cara lapor SPT 1770.
Kamus Pajak
Verifikasi Pajak
Verifikasi pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dilakukan DJP, untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 30 UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007) sebagaimana diubah oleh UU HPP. Berbeda dengan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam, verifikasi bersifat terbatas dan umumnya digunakan untuk memproses permohonan seperti penghapusan NPWP atau konfirmasi data.
Kamus Pajak
Joint Operation (Kerja Sama Operasi)
Joint Operation atau Kerja Sama Operasi (KSO) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan proyek tertentu tanpa membentuk badan hukum baru. KSO wajib mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP dan diperlakukan sebagai pengusaha kena pajak tersendiri untuk kewajiban PPN. Untuk PPh, KSO dapat diperlakukan sebagai pass-through entity (penghasilan dibagi ke masing-masing anggota) atau sebagai entitas terpisah, tergantung strukturnya.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pemilik Toko Online dan Seller Marketplace
Kewajiban pajak penjual di Tokopedia, Shopee, Lazada: NPWP, PPh final UMKM, dan pemungutan oleh platform.
Kamus Pajak
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi lengkap ada dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Wajib Pajak Orang Pribadi mencakup: Setiap orang yang memiliki penghasilan (baik dari pekerjaan, usaha, investasi, atau sumber lain) di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Status kewarganegaraan bukan faktor; penduduk Indonesia dan warga asing yang berdomisili di Indonesia sama-sama bisa menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Badan Usaha mencakup: Setiap badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, termasuk PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan Organisasi Sosial Lainnya. Badan usaha wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas laba bersih yang dihasilkan. Kewajiban utama Wajib Pajak: (1) Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, (2) Menghitung pajak terutang, (3) Membayar pajak tepat waktu, (4) Melapor SPT dan dokumen pendukung.
Kamus Pajak
SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan)
SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah formulir resmi yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak kepada DJP. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun pajak berikutnya; SPT Tahunan Badan Usaha paling lambat 30 April (Pasal 3 ayat 3 UU KUP). Penyampaian dilakukan melalui DJP Online menggunakan e-Filing atau aplikasi resmi DJP seperti Coretax. Keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp 100.000 untuk Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk Badan (Pasal 7 ayat 1 UU KUP). SPT wajib dilaporkan meski penghasilan nihil, di bawah PTKP, atau mengalami rugi, selama Wajib Pajak terdaftar di DJP dan punya NPWP aktif. Dokumen pendukung SPT meliputi bukti potong (Formulir 1721-A1), bukti pajak yang dibayar sendiri (Formulir SPT Masa), dan dokumen penghasilan lainnya.
Kamus Pajak
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan tahunan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) jo. PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besaran PTKP terbaru (sejak 1 Januari 2016, berlaku sampai sekarang): Diri sendiri: Rp 54.000.000 per tahun (Rp 4.500.000 per bulan), Tambahan untuk status kawin: Rp 4.500.000, Tambahan per tanggungan anak/istri: Rp 4.500.000 per orang (maksimal 3 orang). Status PTKP dinyatakan dalam kode: TK (Tidak Kawin), K (Kawin), K/I (Kawin dengan istri berpenghasilan), I (Istri berpenghasilan). Penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan PPh, namun Wajib Pajak yang memiliki NPWP tetap wajib melapor SPT meskipun PPh terutangnya nol.
Kamus Pajak
EFIN (Electronic Filing Identification Number)
EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas 10 digit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang berfungsi sebagai kode aktivasi untuk menggunakan layanan elektronik DJP seperti e-Filing, e-Form, dan e-Billing di portal DJP Online. Dasar hukumnya adalah PER-41/PJ/2015 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2017. EFIN bersifat rahasia dan pribadi. Setiap Wajib Pajak hanya mendapatkan satu EFIN seumur hidup (selama terdaftar aktif di DJP). Untuk mendapatkan EFIN, Wajib Pajak mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar secara langsung dengan membawa fotokopi KTP dan kartu NPWP, atau melalui saluran yang disediakan DJP seperti aplikasi Coretax. EFIN tidak sama dengan password. EFIN adalah identitas, sementara password (PIN/kode akses) adalah pengamanan tambahan yang biasanya dibuat oleh Wajib Pajak sendiri saat pertama kali login.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pemilik Kos dan Kontrakan
PPh final atas sewa kos dan kontrakan, kewajiban NPWP, dan cara lapor penghasilan sewa.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Dropshipper dan Reseller
Kewajiban pajak dropshipper dan reseller online: NPWP, PPh final UMKM, dan pencatatan omzet.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Personal Trainer dan Pelatih
Kewajiban pajak pelatih olahraga, personal trainer gym, dan coach independen: PPh dan kewajiban NPWP.
Kamus Pajak
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa teknis/manajemen/konsultan yang dibayarkan oleh badan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU PPh dan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tarif PPh 23: 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah; 2% untuk sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa tertentu. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif dipotong 100% lebih tinggi. PPh 23 bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pekerja Lepas dan Buruh Harian
Buruh harian lepas dengan upah > Rp450 ribu/hari dipotong PPh 21 sebesar 5% atas selisih, sedangkan pekerja borongan mengikuti skema upah satuan PMK 168/2023. Banyak pekerja lepas total penghasilannya di bawah PTKP sehingga PPh akhirnya nihil.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Advokat dan Pengacara
Advokat dan pengacara yang berpraktik atas nama sendiri termasuk kategori pekerjaan bebas dalam ketentuan perpajakan Indonesia. Terdapat tiga kewajiban pajak utama: (1) pemotongan PPh 21 oleh klien badan, (2) penghitungan penghasilan neto melalui norma atau pembukuan untuk keperluan SPT Tahunan, dan (3) pemungutan PPN bagi yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Tarif norma untuk jasa hukum adalah 51% di sepuluh ibu kota provinsi besar dan 50% di wilayah lainnya berdasarkan PER-17/PJ/2015.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Ekspatriat dan WNA
Kewajiban pajak warga negara asing dan ekspatriat di Indonesia: status residen, tax treaty, dan SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Dokter
Kewajiban PPh 21 tenaga ahli, norma, dan cara lapor penghasilan dari praktik mandiri maupun rumah sakit.
Panduan Pajak
Panduan Pajak MUA, Nail Artist, dan Lash Artist
Panduan pajak beauty professional independen: MUA, nail artist, dan lash artist. PPh 21 jasa pribadi, PPh Final UMKM 0,5%, NPPN 50%, dan SPT 1770.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Notaris dan PPAT
Kewajiban PPh 21 dan PPh 25, tarif norma, serta PPN atas jasa notaris dan PPAT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Guru dan Dosen
Kewajiban PPh 21 guru dan dosen: gaji, honor mengajar, honorarium penelitian, dan penghasilan dari buku.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Karyawan Swasta
Karyawan swasta dikenai PPh 21 yang dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2024 berdasarkan PMK 168/2023. Di akhir tahun, karyawan menerima Bukti Potong 1721-A1 sebagai dasar pengisian SPT Tahunan formulir 1770S atau 1770SS.