Panduan Pajak Importir dan Eksportir

Oleh Vito Atmo9 Mei 20267 menit baca

Artikel ini untuk edukasi, bukan nasihat pajak.

Ringkasan

Impor barang kena PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (punya API) atau 7,5% (tanpa API) dari nilai impor, plus PPN impor 11%. Ekspor BKP berwujud kena PPN 0%, dan PPN masukan terkait ekspor bisa direstitusi.

Untuk siapa panduan ini?

Importir komersial dan distributor
Eksportir manufaktur dan UKM ekspor
Konsultan ekspor-impor dan pengurus PIB/PEB

Tingkat kesulitan

Pemula

Tidak butuh latar belakang pajak

Istilah dalam panduan ini

Daftar Isi

Status Perpajakan
Dasar Hukum
Sisi Importir: PPh Pasal 22 dan PPN Impor
Sisi Eksportir: PPN 0% dan Restitusi
Tarif Ringkas
Contoh Perhitungan
Dokumen Wajib
Insentif Khusus

Panduan Pajak Importir dan Eksportir

Aktivitas ekspor-impor punya rangkaian pajak yang ketat karena melibatkan pengawasan Bea Cukai dan DJP sekaligus. Importir dan eksportir wajib paham tiga pajak utama: PPh Pasal 22, PPN, dan kewajiban dokumen kepabeanan.

Status Perpajakan

Importir adalah Wajib Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP). Eksportir adalah WP yang mengekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP. Keduanya umumnya berbentuk badan (PT) dan wajib PKP.

Dasar Hukum

Regulasi	Pokok Pengaturan
UU 36/2008 Pasal 22	Pemungutan PPh atas impor
UU 42/2009 jo. UU HPP Pasal 4	PPN atas impor BKP, ekspor BKP
PMK 34/PMK.010/2017 jo. PMK 41/2022	Tarif PPh Pasal 22 impor
PMK 39/PMK.03/2018	Restitusi PPN lebih bayar
UU 17/2006 (Kepabeanan)	PIB, PEB, bea masuk

Sisi Importir: PPh Pasal 22 dan PPN Impor

PPh Pasal 22 Impor

Dipungut Bea Cukai saat barang masuk pelabuhan. Tarif:

Kategori	Tarif
Importir punya API (Angka Pengenal Impor)	2,5% x nilai impor
Importir non-API	7,5% x nilai impor
Barang tertentu (kedelai, gandum, tepung terigu)	0,5% x nilai impor
Tanpa NPWP	tarif x 100% lebih tinggi

Nilai impor = CIF (Cost + Insurance + Freight) + bea masuk + cukai.

PPh 22 impor TIDAK final - bisa dikreditkan di SPT Tahunan PPh Badan/OP sebagai uang muka.

PPN Impor

Tarif PPN impor 11% dari nilai impor (UU HPP). Disetor importir bersamaan dengan bea masuk lewat Bea Cukai. PPN ini adalah PPN Masukan, bisa dikreditkan dalam SPT Masa PPN PKP importir.

Bea Masuk

Bukan pajak DJP, melainkan kewenangan Bea Cukai (UU 17/2006). Tarif bervariasi per kode HS Code, mulai 0% (FTA) sampai puluhan persen.

Sisi Eksportir: PPN 0% dan Restitusi

PPN Ekspor 0%

Pasal 7 ayat (2) UU PPN: ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP dikenai tarif PPN 0%. Bukan dikecualikan, melainkan ditarif 0%, sehingga PPN Masukan tetap dapat dikreditkan.

Restitusi PPN Lebih Bayar

Karena PPN keluaran ekspor 0% tapi PPN masukan (atas pembelian bahan baku) tetap 11%, eksportir biasanya selalu lebih bayar. PMK 39/2018 mengatur restitusi:

Restitusi pendahuluan untuk PKP berisiko rendah (PMK 39/2018 Pasal 9): cair dalam 1 bulan
Restitusi reguler: pemeriksaan, hingga 12 bulan

Eksportir Jasa

Sejak UU HPP, ekspor JKP (jasa konsultan ke luar negeri, software dev) juga PPN 0% asalkan memenuhi kriteria PMK terkait (manfaatnya di luar daerah pabean).

Tarif Ringkas

Transaksi	PPh	PPN
Impor BKP (API)	2,5% PPh 22	11%
Impor BKP (non-API)	7,5% PPh 22	11%
Ekspor BKP berwujud	tidak ada	0% (dapat restitusi)
Ekspor JKP	tidak ada	0% syarat tertentu

Contoh Perhitungan

Contoh 1: Importir Elektronik

PT Tech Distribusi impor laptop, nilai CIF USD 100.000, kurs MK Rp16.000, bea masuk 5%. Punya API.

Nilai pabean: USD 100.000 x Rp16.000 = Rp1,6 miliar
Bea masuk: 5% x Rp1,6 miliar = Rp80 juta
Nilai impor (DPP PPN dan PPh 22): Rp1,6M + Rp80jt = Rp1,68 miliar
PPN Impor: 11% x Rp1,68M = Rp184,8 juta
PPh Pasal 22: 2,5% x Rp1,68M = Rp42 juta

Total dibayar di kepabeanan: Rp80jt + Rp184,8jt + Rp42jt = Rp306,8 juta. PPN Rp184,8 juta dikreditkan di SPT Masa PPN, PPh 22 Rp42 juta dikreditkan di SPT Tahunan.

Contoh 2: Importir Non-API

UD Sumber Makmur (perorangan) impor mesin, nilai impor Rp500 juta, tidak punya API.

PPh Pasal 22: 7,5% x Rp500 juta = Rp37,5 juta
PPN: 11% x Rp500 juta = Rp55 juta

Tarif lebih mahal karena tidak ada API. Tetap kreditkan keduanya.

Contoh 3: Eksportir Furniture

PT Mebel Jepara ekspor mebel rotan ke USA, nilai PEB USD 200.000.

PPN keluaran ekspor: 0%
Bahan baku setahun (rotan, kayu, hardware): Rp10 miliar dengan PPN masukan Rp1,1 miliar
PPN keluaran lokal (penjualan dalam negeri): Rp200 juta
PPN lebih bayar: Rp1,1M - Rp200jt = Rp900 juta
Ajukan restitusi pendahuluan (jika PKP risiko rendah)

Contoh 4: PPh Badan Eksportir

PT Mebel Jepara omzet Rp25 miliar setahun, laba bersih Rp4 miliar.

PPh Badan: 22% x Rp4 miliar = Rp880 juta
Tidak ada PPh 22 ekspor (ekspor sebagian besar barang tidak kena PPh 22 keluaran)
Kreditkan angsuran PPh 25 setahun

Dokumen Wajib

Pihak	Dokumen
Importir	PIB (Pemberitahuan Impor Barang), API, NPWP, BC 2.0
Eksportir	PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), NPWP, NIK
PPN	e-Faktur, SPT Masa 1111
PPh	Bukti potong PPh 22, SPT Tahunan

Insentif Khusus

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor): pembebasan bea masuk dan PPN impor untuk bahan baku yang akan diekspor
Kawasan Berikat: fasilitas bebas PPN dan PPh 22 untuk industri di kawasan tertentu
Tax holiday/allowance untuk industri pioneer (PMK 130/2020)

Istilah Terkait

Pelajari istilah terkait

PKP (Pengusaha Kena Pajak)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 15 UU PPN. Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila omzet dalam satu tahun buku melebihi Rp 4,8 miliar (PMK No. 197/PMK.03/2013). Setelah dikukuhkan, PKP wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP, menyetor PPN paling lambat akhir bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas unik 16 digit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PMK No. 112/PMK.03/2022, struktur NPWP mengintegrasikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi orang pribadi penduduk Indonesia. Tanpa NPWP aktif, Wajib Pajak dikenakan tarif pemotongan PPh 20% lebih tinggi dari tarif normal (Pasal 21 ayat 5a UU PPh No. 36/2008). NPWP wajib dimiliki oleh: (1) Orang pribadi dengan penghasilan di atas PTKP, (2) Pengusaha yang melakukan usaha di Indonesia, (3) Penerima penghasilan dari sumber lain. NPWP diperlukan untuk melapor SPT, mengajukan restitusi pajak, bertransaksi dengan instansi pemerintah, dan membuka rekening di lembaga keuangan.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Tarif PPN standar adalah 11% sejak 1 April 2022, dan akan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. PPN bersifat pajak tidak langsung karena beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pengusaha (PKP) bertindak sebagai pemungut yang menyetor selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke kas negara.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 13 UU PPN dan PER-03/PJ/2022. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, atau paling lambat pada akhir bulan penyerahan jika pembayaran diterima sebelum penyerahan. Faktur Pajak yang dibuat terlambat atau tidak sesuai ketentuan dianggap tidak sah dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Sejak 2014, Faktur Pajak dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur yang disediakan DJP.

Pengukuhan PKP

Pengukuhan PKP adalah proses formal pendaftaran pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan oleh KPP berdasarkan permohonan pengusaha atau secara jabatan. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (2) UU PPN dan PER-02/PJ/2018. Pengusaha yang omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib mengajukan permohonan pengukuhan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas omzet terlampaui. Setelah dikukuhkan, PKP diberikan Surat Pengukuhan PKP dan wajib menerbitkan e-Faktur mulai bulan berikutnya. Pengukuhan PKP yang terlambat dapat dikenai sanksi.

BUT (Bentuk Usaha Tetap)

BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (5) UU PPh. Contoh BUT: kantor perwakilan, kantor manajemen, cabang perusahaan asing, bengkel, gudang, atau agen yang bertindak untuk perusahaan luar negeri. BUT diperlakukan sebagai Wajib Pajak Badan dan dikenai PPh Badan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya, yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, dan importir. Dasar hukumnya adalah Pasal 22 UU PPh dan PMK No. 92/PMK.03/2019. Tarif PPh 22 bervariasi: 2,5% untuk impor barang umum menggunakan Angka Pengenal Importir (API); 7,5% untuk impor tanpa API; 0,25% untuk pembelian bahan baku oleh industri tertentu; hingga 0,45-1,5% untuk pembelian di SPBU, hasil bumi, dan lainnya. PPh 22 umumnya bersifat tidak final dan dapat dikreditkan.

Kredit Pajak

Kredit Pajak adalah pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut lebih dahulu yang dapat dikurangkan (dikreditkan) dari pajak terutang pada akhir tahun pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 28 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kredit Pajak untuk orang pribadi mencakup: 1. PPh Pasal 21: Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari gaji (Formulir 1721-A1), 2. PPh Pasal 22: Pajak atas pembelian barang tertentu atau impor, 3. PPh Pasal 23: Pajak atas jasa yang diterima atau bunga, 4. PPh Pasal 25: Angsuran PPh yang dibayar sendiri setiap bulan, 5. PPh Pasal 26: Pajak (PPh 24) atas penghasilan dari luar negeri. Jika total kredit pajak melebihi pajak terutang, selisihnya dapat: (1) Dikembalikan (restitusi) ke rekening Wajib Pajak, (2) Dikompensasikan (dipindahkan) ke tahun pajak berikutnya, (3) Digunakan untuk membayar utang pajak tahun lain (Pasal 17C UU KUP).