Kabar
Kabar Pajak
Pembaruan regulasi yang dijelaskan singkat dan dampaknya bagi publik.
11 kabar pajak · Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
PMK 28/2026 Ubah Mekanisme Restitusi Pajak: SKPPKP Kini Terbit Maksimal 3 Bulan
Pemerintah merombak mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui PMK 28/2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026. Regulasi ini mengatur tiga kelompok wajib pajak yang berhak atas restitusi dipercepat, dengan jangka waktu penerbitan SKPPKP yang lebih terstruktur dibanding aturan sebelumnya.
13 Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak
PP 20/2026 Tegaskan Suap dan Gratifikasi Bukan Biaya Pengurang Pajak
Lewat Pasal 20A PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah secara eksplisit melarang pengeluaran berupa suap dan gratifikasi dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, baik di dalam maupun luar negeri.
10 Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak
PMK 39/2026 Ubah Formula Tukin Pegawai DJP, Bobot Penerimaan dan Pertumbuhan Kini 50:50
Pemerintah merevisi tata cara penghitungan tunjangan kinerja pegawai DJP lewat PMK 39 Tahun 2026 yang berlaku 2 Juni 2026. Bobot capaian dan pertumbuhan penerimaan pajak kini disetarakan masing-masing 50 persen.
9 Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak
Rezim Baru Pajak Penambang Kripto Resmi Berlaku 2026: PPh Tarif Umum dan PPN JKP 2,2%
Per tahun pajak 2026, penghasilan penambang aset kripto tidak lagi dikenai PPh Pasal 22 final 0,1 persen, melainkan PPh tarif umum Pasal 17 UU PPh. Tarif PPN atas jasa verifikasi yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak juga naik dari 1,1 persen menjadi 2,2 persen.
27 Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak
DJP Imbau WP Orang Pribadi Segera Ajukan NPPN via Coretax atau Wajib Pembukuan
DJP mengingatkan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas untuk segera menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Coretax. WP yang melewati tenggat 31 Maret 2026 wajib menyelenggarakan pembukuan untuk seluruh masa pajak.
13 Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak
PMK 28/2026 Rombak Aturan Restitusi Dipercepat, Berlaku 1 Mei 2026
Kemenkeu menerbitkan PMK 28/2026 yang mencabut PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024. Aturan baru pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berlaku sejak 1 Mei 2026.
10 Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak
DJP Rilis Pembaruan Coretax Mei 2026: Fitur Baru e-Bupot dan SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis pembaruan sistem Coretax pada Mei 2026 yang mencakup penyempurnaan e-Bupot dan modul SPT Tahunan badan.
5 Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak
Integrasi NIK sebagai NPWP Rampung untuk Seluruh Penduduk pada Mei 2026
DJP menyatakan integrasi NIK sebagai NPWP telah dirampungkan untuk seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, sesuai mandat PMK 136/2023.
3 Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak
DJP Imbau WP Orang Pribadi yang Belum Lapor SPT Tahunan Segera Setor
DJP mengingatkan Wajib Pajak orang pribadi yang belum menyelesaikan SPT Tahunan 2025 untuk segera lapor sebelum sanksi administrasi mulai dihitung.
2 Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak
PER-DJP Baru Sederhanakan Pelaporan SPT Masa Lewat Coretax
DJP menerbitkan PER-DJP yang menyederhanakan format SPT Masa unifikasi, memangkas kolom yang dianggap tumpang tindih sejak Coretax aktif.
29 April 2026
Direktorat Jenderal Pajak
DJP Gelar Webinar Edukasi PPh Orang Pribadi untuk Wajib Pajak Pemula
Direktorat Jenderal Pajak menggelar serial webinar edukasi PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi pemula sepanjang Mei 2026, dengan fokus pada karyawan baru dan freelancer.
28 April 2026