Kabar Pajak

DDTCNews

DJP Kencangkan Audit dan Cooperative Compliance demi Target Pajak Rp2.357,7 Triliun

DJP harus menutup gap Rp562,4 triliun pada 2026. Strategi: pengawasan pembayaran intensif, audit gabungan, cooperative compliance bagi WP besar, dan optimalisasi data Coretax serta lintas instansi.

DDTCNews

Batas Lapor Tahunan Konsultan Pajak 2025 Mundur ke 31 Mei 2026

Kemenkeu memundurkan batas penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun takwim 2025 dari 30 April ke 31 Mei 2026, sekaligus memindahkan saluran pelaporan dari SIKOP ke tautan khusus.

DDTCNews

PPN DTP Kendaraan Listrik Meluncur Juni 2026: NMC Dapat 100 Persen

Pemerintah menyiapkan insentif PPN ditanggung pemerintah untuk mobil listrik mulai Juni 2026. Mobil baterai nikel (NMC) dapat PPN DTP 100 persen, baterai non-nikel 40 persen, plus subsidi Rp5 juta untuk motor listrik.

DDTCNews

Pemerintah Targetkan Tax Ratio 2027 di Kisaran 10,02% hingga 10,5% PDB

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada 9 Juni 2026, pemerintah mengusulkan target rasio perpajakan (tax ratio) 2027 di kisaran 10,02% hingga 10,5% PDB. Angka ini menjadi bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang menargetkan pendapatan negara 11,82% hingga 12,4% PDB.

DDTCNews

DJP Tunjuk Perplexity AI Jadi Pemungut PPN PMSE, Total 264 Pelaku

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk Perplexity AI, Inc. sebagai pemungut PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penunjukan ini menambah daftar pemungut menjadi 264 pelaku hingga akhir April 2026.

DDTCNews

PMK 39/2026 Revisi Formula Tukin Pegawai DJP, Berlaku 2 Juni 2026

Kemenkeu menerbitkan PMK 39/2026 yang mengubah PMK 211/2017 tentang tunjangan kinerja pegawai DJP. Formula kinerja pendukung penerimaan pajak disesuaikan dengan pembobotan manajemen kinerja Kemenkeu. Berlaku sejak diundangkan 2 Juni 2026.

DDTCNews

DJP Siapkan 8 Rencana Aksi Penegakan Hukum dan Penagihan Pajak 2026

DJP merilis 8 rencana aksi penegakan hukum pajak 2026, mulai dari multidoor approach, Tax Crime Task Force, Asset Recovery Management System (ARMS), sampai Automatic Blocking System (ABS) untuk genjot tax ratio dan amankan target penerimaan Rp2.357,7 triliun.

DDTCNews

PP 20/2026 Pertegas: Influencer dan Kreator Konten Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

Lewat PP 20/2026 yang merevisi PP 55/2022, pemerintah secara eksplisit memasukkan influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan kreator konten ke dalam daftar pekerjaan bebas. Konsekuensinya: penghasilan dari aktivitas itu tidak boleh memakai tarif PPh Final 0,5%, baik saat WP bersangkutan berbentuk orang pribadi maupun PT Perseroan Perorangan.

DDTCNews

PP 20/2026 Tutup Celah Firm Splitting di Skema PPh Final UMKM 0,5%

DDTCNews

PER-2/BC/2026 Atur Ulang Pengolahan Kembali dan Pemusnahan BKC, Berlaku 16 April 2026

DJBC menerbitkan PER-2/BC/2026 sebagai aturan teknis baru pengembalian cukai melalui pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai. Regulasi ini mencabut PER-34/BC/2013 dan turunannya.

DDTCNews

PMK 14/2026 Kenakan BMAD BOPET Impor India, China, Thailand Lima Tahun

Kemenkeu mengenakan Bea Masuk Antidumping atas impor BOPET dari India, China, dan Thailand. Tarif 2,6 sampai 7,1 persen berlaku 4 April 2026 sampai 29 Oktober 2029.

DDTCNews

PMK 28/2026 Tegaskan Pengajuan WP Kriteria Tertentu via Coretax, Deadline 10 Januari

Pengajuan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kini wajib melalui Coretax. Permohonan disampaikan paling lambat 10 Januari, dan keputusan diterbitkan paling lama 30 hari kerja.

DDTCNews

PMK 111/2025: Aturan Baru Pengawasan Kepatuhan WP Berlaku 1 Januari 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK 111/2025 yang membagi pengawasan kepatuhan wajib pajak menjadi tiga jenis: WP terdaftar, WP belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Beleid mengatur ulang prosedur SP2DK dan memberi WP hak perpanjangan waktu tanggapan tujuh hari.

DDTCNews

Kring Pajak Tegaskan: PKP Boleh Pakai Faktur Pajak Digunggung untuk Konsumen Akhir

Kring Pajak menjelaskan PKP dapat menerbitkan faktur pajak secara digunggung selama pembeli memenuhi karakteristik konsumen akhir sesuai Pasal 51 ayat (2) PER-11/PJ/2025.

DDTCNews

PMK 8/2026: OJK Wajib Setor Data SLIK ke DJP, ILAP Jadi 105 Entitas

Kemenkeu menerbitkan PMK 8/2026 yang merevisi PMK 228/2017 tentang ILAP. OJK resmi masuk daftar 105 entitas wajib setor data perpajakan ke DJP, termasuk data SLIK.

DDTCNews

SPT Tahunan PPh 2025 Tembus 13,32 Juta, Relaksasi Berakhir 31 Mei 2026

DJP mencatat 13,32 juta SPT Tahunan PPh 2025 sudah masuk per 20 Mei 2026. Wajib pajak badan masih bisa menyusul lewat relaksasi KEP-71/PJ/2026 hingga 31 Mei 2026 tanpa sanksi.

DDTCNews

DJP Perpanjang Lapor SPT Tahunan Badan hingga 31 Mei 2026 lewat KEP-71/PJ/2026

DJP menerbitkan KEP-71/PJ/2026 yang memberi relaksasi lapor SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025 sampai 31 Mei 2026 tanpa sanksi administrasi, sejalan transisi pelaporan ke Coretax.

DDTCNews

PMK 24/2026: PPN Tiket Pesawat Ekonomi Domestik Ditanggung Pemerintah 60 Hari

Pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama 60 hari, mulai 25 April 2026, lewat PMK 24/2026.