Cari
Cari
Cari di seluruh panduan, kabar pajak, dan kamus.
Hasil untuk · 20
Kamus Pajak
P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)
P3B adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari salah satu negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 32A UU PPh. Indonesia telah memiliki P3B dengan lebih dari 70 negara. P3B mengatur antara lain: hak pemajakan atas penghasilan dari usaha, dividen, bunga, royalti, dan capital gain; definisi BUT; dan prosedur MAP (Mutual Agreement Procedure) untuk penyelesaian sengketa antar negara. Untuk memanfaatkan P3B, Wajib Pajak luar negeri wajib menyampaikan Certificate of Residence (SKD).
Kamus Pajak
Qualifying Person (P3B)
Qualifying Person adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Status ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan otoritas pajak negara tempat penerima penghasilan berdomisili. Tanpa SKD yang valid, tarif P3B tidak dapat diterapkan dan pemotongan pajak dilakukan menggunakan tarif umum (umumnya 20% untuk PPh Pasal 26).
Panduan Pajak
Panduan PPh Pasal 26: Tarif 20%, Objek, dan Cara Potong untuk WP Luar Negeri
PPh Pasal 26 adalah pajak final atas penghasilan dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT. Tarif umum 20% dari penghasilan bruto. P3B bisa menurunkan tarif. Dasar hukum Pasal 26 UU PPh.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Penerima Royalti
Royalti yang diterima penulis, musisi, pencipta, dan pemilik lisensi dipotong PPh 23 sebesar 15% oleh pihak pemberi penghasilan. Ada opsi norma 50% untuk OP, dan aturan P3B jika royalti datang dari luar negeri.
Kamus Pajak
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan diperlakukan sebagai subjek pajak badan. BUT dapat berbentuk cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam 12 bulan, agen tidak bebas, hingga komputer atau peralatan otomatis yang dipakai untuk berbisnis lewat internet di Indonesia. Konsekuensi statusnya: BUT terkena tarif PPh Badan 22% atas penghasilan kena pajak, ditambah Branch Profit Tax 20% atas laba setelah pajak (Pasal 26 ayat (4) UU PPh), kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.
Kamus Pajak
Royalti
Royalti adalah imbalan yang dibayarkan kepada pemilik hak atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, formula, desain, atau informasi rahasia. Royalti termasuk objek pajak PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh. Royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali menggunakan tarif P3B yang lebih rendah. Biaya royalti yang wajar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak yang membayar, sesuai Pasal 6 UU PPh.
Kamus Pajak
Yurisdiksi Perpajakan
Yurisdiksi perpajakan adalah hak suatu negara untuk mengenakan pajak berdasarkan asas tertentu: asas domisili (mengenakan pajak atas penghasilan global Wajib Pajak residen) dan asas sumber (mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah negara tersebut). Tumpang-tindih yurisdiksi antar negara menyebabkan pajak berganda, yang diatasi melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Indonesia menerapkan kedua asas ini sekaligus.
Kamus Pajak
Yield Obligasi Pemerintah
Yield obligasi pemerintah adalah imbal hasil yang diperoleh investor dari kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN), terdiri dari kupon (bunga) periodik dan/atau selisih harga (capital gain). Penghasilan berupa kupon dari obligasi pemerintah dikenai PPh final sebesar 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri, dan 10% atau tarif P3B bagi Wajib Pajak luar negeri. Capital gain dari penjualan SBN dikenai PPh sesuai rezim umum. Yield bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi.
Panduan Pajak
Panduan Bentuk Usaha Tetap (BUT): Definisi, Bentuk, Tarif PPh, dan Cara Lapor
Bentuk Usaha Tetap atau BUT adalah wadah pajak bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia. Panduan ini menjelaskan definisi BUT, bentuk-bentuknya, tarif PPh, dan kewajiban pelaporan.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Ekspatriat dan WNA
Kewajiban pajak warga negara asing dan ekspatriat di Indonesia: status residen, tax treaty, dan SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pilot dan Pramugari
PPh 21 atas gaji, tunjangan penerbangan, dan penghasilan luar negeri bagi pilot dan pramugari.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pemilik Franchise dan Waralaba
PPh atas royalti franchise, kewajiban PPN, dan administrasi pajak franchisee dan franchisor.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Content Creator dan YouTuber
Content creator dan YouTuber memperoleh penghasilan dari berbagai sumber: iklan AdSense, sponsorship, brand deal, affiliate, dan penjualan produk digital. Setiap aliran penghasilan memiliki mekanisme pajak berbeda tergantung siapa pembayarnya dan apakah pembayar adalah badan atau orang pribadi.
Panduan Pajak
Panduan Lapor SPT Tahunan PPh Badan via Coretax 2026
Panduan lengkap pelaporan SPT Tahunan PPh Badan melalui Coretax: dasar hukum, persiapan dokumen, alur pengisian Form 1771, perhitungan PPh Pasal 29, hingga FAQ.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Penambang Aset Kripto 2026: PPh Tarif Umum, PPN 2,2%, dan Cara Lapor
Panduan praktis untuk penambang aset kripto Indonesia di tahun pajak 2026. Mengulas dasar hukum PMK 50/2025, mekanisme PPh tarif umum, tarif PPN besaran tertentu 2,2 persen, kewajiban PKP, cara lapor SPT, contoh perhitungan, dan FAQ.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Mahasiswa dengan Penghasilan
Panduan pajak mahasiswa yang punya penghasilan: kerja part-time, freelance, magang, dan stipend. Kapan wajib NPWP, hitung PPh 21, dan cara lapor SPT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Freelancer
Panduan lengkap kewajiban pajak freelancer Indonesia: NPWP, PPh 21, PPh 23, PPh Final UMKM 0,5%, NPPN, dan cara lapor SPT 1770.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Digital Agency dan Konsultan Digital
Digital agency berbentuk PT atau CV menanggung PPh Badan 22%, PPh 23 yang dipotong klien 2%, plus PPN 12% saat sudah PKP. Karyawan creative dipotong PPh 21 dengan TER bulanan dan freelance kontrak masuk PPh 21 bukan pegawai.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Atlet Profesional
PPh atas hadiah kompetisi, bonus, kontrak sponsorship, dan penghasilan atlet profesional Indonesia.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pelaut dan Nakhoda
Kewajiban pajak pelaut: PPh atas gaji kapal, tunjangan berlayar, dan penghasilan dari perusahaan pelayaran asing.