Cari
Cari
Cari di seluruh panduan, kabar pajak, dan kamus.
Hasil untuk · 27
Kamus Pajak
JKP (Jasa Kena Pajak)
JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 6 dan Pasal 4A UU PPN. Sama seperti BKP, prinsipnya semua jasa adalah JKP kecuali yang dikecualikan. Jasa yang dikecualikan antara lain: jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko oleh PT Pos Indonesia, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum. Penyerahan JKP oleh PKP wajib dibuktikan dengan Faktur Pajak dan PPN terutang dipungut saat jasa diserahkan.
Kabar Pajak
Rezim Baru Pajak Penambang Kripto Resmi Berlaku 2026: PPh Tarif Umum dan PPN JKP 2,2%
Per tahun pajak 2026, penghasilan penambang aset kripto tidak lagi dikenai PPh Pasal 22 final 0,1 persen, melainkan PPh tarif umum Pasal 17 UU PPh. Tarif PPN atas jasa verifikasi yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak juga naik dari 1,1 persen menjadi 2,2 persen.
Kamus Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 25 UU PPN. Pajak Keluaran dihitung dari DPP dikali tarif PPN yang berlaku. Pemungutan Pajak Keluaran wajib dibuktikan dengan Faktur Pajak. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor (jika PK > PM) atau lebih bayar (jika PM > PK).
Kamus Pajak
Pajak Masukan
Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 24 UU PPN. Pajak Masukan dapat dikreditkan (dikurangkan) dari Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan antara lain: Faktur Pajak cacat, perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Kamus Pajak
Faktur Pajak Digunggung
Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Pasal 51 sampai Pasal 55 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Istilah digunggung berasal dari praktik mencatat total nilai transaksi dalam satu baris pelaporan SPT Masa PPN, tanpa rincian per faktur. PKP PE yang menyerahkan BKP atau JKP langsung kepada konsumen akhir, seperti minimarket, klinik, restoran, atau toko ritel, dapat menggunakan mekanisme ini. Bila pembeli tidak memenuhi karakteristik konsumen akhir, PKP wajib menerbitkan faktur pajak lengkap per transaksi.
Kamus Pajak
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Tarif PPN standar adalah 11% sejak 1 April 2022, dan akan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. PPN bersifat pajak tidak langsung karena beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pengusaha (PKP) bertindak sebagai pemungut yang menyetor selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke kas negara.
Kamus Pajak
Penambang Aset Kripto (Crypto Miner)
Penambang aset kripto (crypto miner) adalah pihak yang menyerahkan jasa verifikasi transaksi pada jaringan blockchain dan menerima imbalan berupa reward block (aset kripto baru) atau fee transaksi. Dalam terminologi PMK Nomor 50 Tahun 2025, jasa verifikasi yang diserahkan miner dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) dan dikenai PPN besaran tertentu sebesar 2,2 persen dari nilai konversi aset kripto yang diterima. Sejak tahun pajak 2026, penghasilan miner tidak lagi dipungut PPh Pasal 22 final 0,1 persen, melainkan dikenai PPh tarif umum sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan: progresif 5 hingga 35 persen untuk orang pribadi, dan 22 persen untuk badan. Ruang lingkup miner mencakup penambang proof-of-work (Bitcoin), validator proof-of-stake yang aktif, serta operator pool mining.
Kamus Pajak
Zero-Rated PPN (Tarif Nol Persen)
Zero-Rated PPN adalah pengenaan PPN dengan tarif 0% yang berlaku atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Meskipun tarifnya nol, transaksi ini tetap dianggap terutang PPN sehingga Pajak Masukan yang terkait dapat dikreditkan atau diminta restitusi. Ini berbeda dari transaksi yang dibebaskan dari PPN (exempted), di mana Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.
Kamus Pajak
Faktur Pajak
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dasar hukumnya adalah Pasal 13 UU PPN dan PER-03/PJ/2022. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, atau paling lambat pada akhir bulan penyerahan jika pembayaran diterima sebelum penyerahan. Faktur Pajak yang dibuat terlambat atau tidak sesuai ketentuan dianggap tidak sah dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Sejak 2014, Faktur Pajak dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur yang disediakan DJP.
Panduan Pajak
Panduan DPP PPN: Jenis, Cara Hitung, dan Contoh Kasus
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jantung perhitungan PPN. Panduan ini menjelaskan jenis DPP berdasarkan UU PPN dan UU HPP, kapan DPP nilai lain berlaku, mekanisme besaran tertentu, dan contoh hitung untuk PKP.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Importir dan Eksportir
Panduan pajak importir dan eksportir Indonesia: PPh Pasal 22 impor 2,5% atau 7,5%, PPN impor 11%, PPN ekspor 0%, PIB/PEB, dan restitusi PPN.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Penambang Aset Kripto 2026: PPh Tarif Umum, PPN 2,2%, dan Cara Lapor
Panduan praktis untuk penambang aset kripto Indonesia di tahun pajak 2026. Mengulas dasar hukum PMK 50/2025, mekanisme PPh tarif umum, tarif PPN besaran tertentu 2,2 persen, kewajiban PKP, cara lapor SPT, contoh perhitungan, dan FAQ.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Advokat dan Pengacara
Advokat dan pengacara yang berpraktik atas nama sendiri termasuk kategori pekerjaan bebas dalam ketentuan perpajakan Indonesia. Terdapat tiga kewajiban pajak utama: (1) pemotongan PPh 21 oleh klien badan, (2) penghitungan penghasilan neto melalui norma atau pembukuan untuk keperluan SPT Tahunan, dan (3) pemungutan PPN bagi yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Tarif norma untuk jasa hukum adalah 51% di sepuluh ibu kota provinsi besar dan 50% di wilayah lainnya berdasarkan PER-17/PJ/2015.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Kontraktor Bangunan
PPh final jasa konstruksi, PPh 4 ayat 2, dan kewajiban pajak kontraktor serta sub-kontraktor.
Kabar Pajak
PMK 28/2026 Rombak Aturan Restitusi Dipercepat, Berlaku 1 Mei 2026
Kemenkeu menerbitkan PMK 28/2026 yang mencabut PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024. Aturan baru pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berlaku sejak 1 Mei 2026.
Kabar Pajak
Kring Pajak Tegaskan: PKP Boleh Pakai Faktur Pajak Digunggung untuk Konsumen Akhir
Kring Pajak menjelaskan PKP dapat menerbitkan faktur pajak secara digunggung selama pembeli memenuhi karakteristik konsumen akhir sesuai Pasal 51 ayat (2) PER-11/PJ/2025.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pengusaha Laundry
Panduan pajak pengusaha laundry kiloan, dry clean, dan franchise: PPh Final UMKM 0,5%, kewajiban PPN bila omzet di atas Rp4,8 miliar, dan PPh 21 karyawan.
Panduan Pajak
Panduan Restitusi Pajak: Syarat, Mekanisme, dan Cara Ajukan
Panduan lengkap restitusi pajak Indonesia: definisi, dasar hukum (UU KUP, UU PPN, PMK 28/2026), mekanisme pengembalian pendahuluan dan reguler, syarat tiap kategori Wajib Pajak, langkah pengajuan via Coretax, plus contoh kasus dan FAQ.
Panduan Pajak
Panduan PKP Berisiko Rendah: Kriteria, Cara Daftar via Coretax, dan Manfaat Restitusi Dipercepat
Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah memberi akses ke pengembalian pendahuluan PPN dengan proses penelitian, bukan pemeriksaan. Panduan ini merangkum kriteria, dasar hukum, mekanisme penetapan via Coretax, contoh kasus, dan FAQ sesuai PMK 28/2026.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Notaris dan PPAT
Kewajiban PPh 21 dan PPh 25, tarif norma, serta PPN atas jasa notaris dan PPAT.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Event dan Wedding Organizer
PPh dan PPN bagi EO dan WO: pajak atas fee jasa penyelenggaraan acara, vendor, dan dekorasi.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Terapis Spa dan Pijat
Status karyawan vs freelance menentukan terapis spa dipotong PPh 21 TER atau PPh 23 jasa 2%. Pemilik spa kecil bisa pakai PPh Final UMKM 0,5%, sedangkan penjualan produk spa kena PPN setelah PKP.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Pengrajin dan UKM Kerajinan
Pengrajin batik, kayu, perhiasan, dan tenun bisa pakai PPh Final UMKM 0,5% selama omzet di bawah Rp4,8 miliar. Ekspor produk kerajinan dapat fasilitas PPN 0% dan ada KITE untuk impor bahan baku.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Travel Agent dan Tour Guide
Travel agent dan tour operator menikmati skema PPN khusus dengan DPP nilai lain 10% (efektif 1,2%), sementara tour guide freelance dipotong PPh 21 atau PPh 23 tergantung kontrak. Paket tour tetap kena PPh Final UMKM 0,5% jika omzet di bawah batas.
Panduan Pajak
Panduan Pajak Digital Agency dan Konsultan Digital
Digital agency berbentuk PT atau CV menanggung PPh Badan 22%, PPh 23 yang dipotong klien 2%, plus PPN 12% saat sudah PKP. Karyawan creative dipotong PPh 21 dengan TER bulanan dan freelance kontrak masuk PPh 21 bukan pegawai.
Panduan Pajak
Panduan PPN: Cara Daftar PKP, Buat e-Faktur, dan Lapor SPT Masa
Panduan komprehensif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia: kriteria PKP, penerbitan faktur pajak melalui e-Faktur 3.2, mekanisme pajak masukan, dan pelaporan SPT Masa PPN.
Panduan Pajak
Panduan PPN 12% 2026: Objek, Tarif, dan Faktur Pajak
Penjelasan lengkap PPN 12% yang berlaku 2026: objek pajak, mekanisme pengkreditan, dan kewajiban faktur pajak elektronik bagi PKP.